Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Banda Aceh
Banda Aceh, (7/4): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh menyelenggarakan seminar dengan judul “Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini ” yang kali ini dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh pada tanggal 7 April 2016. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah di Aceh, Institusi Perbankan, para akademisi, dan kelompok masyarakat setempat.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustaz Abdul Malik dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh peserta seminar. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Bakhtaruddin, membuka seminar dengan menjelaskan bahwa tujuan seminar adalah memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah. Acara dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Syahrul, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Deerah Provinsi Aceh, sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Beliau menjelaskan beberapa poin mengenai kondisi pemerintahan di Aceh seperti perkembangan pelaksanaan APBD dari tahun sebelumnya dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Memasuki inti acara, moderator seminar, Raja Masbar, akademisi Universitas Syiah Kuala, memulai diskusi dengan empat orang narasumber. Sesi pertama diawali dengan pembahasan “Revolusi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa” oleh Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Beliau menjelaskan beberapa kebijakan baru mengenai Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa seperti peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga, peningkatan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dan perubahan kebijakan umum lainnya.
Sesi kedua dipaparkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Bakhtaruddin. Beliau menyampaikan kondisi Fiskal Regional Aceh Tahun 2016 melalui pelaksanaan dan realisasi APBN di Provinsi Aceh tahun 2015. Selain APBN, beliau juga menyampaikan pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam APBD Provinsi Aceh dan pelaksanaan Dana Desa. Beliau mengharapkan realisasi pelaksanaan anggaran setiap kuartal dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di akhir presentasi, Bakhtaruddin menyoroti sektor unggulan daerah yang bisa dikembangkan, baik dari pertanian maupun pariwisata.
Sesi selanjutnya dipaparkan oleh ekonom Kementerian Keuangan RI untuk Provinsi Aceh, Nasir Azis. Dalam kesempatannya, beliau menyampaikan 3 poin penting dalam kajian ekonomi dan potensi daerah Provinsi Aceh. Pertama adalah evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja ekonomi tahun 2015. Kedua adalah potensi Provinsi Aceh dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dan terakhir adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Aceh di tahun 2016 berdasarkan data-data tahun sebelumnya. Beliau menyampaikan bahwa Aceh perlu memfokuskan satu komoditas yang memiliki potensi sebagai langkah meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu, perlu adanya money follow function untuk mendanai kebijakan dalam rangka meningkatkan keunggulan komoditas tersebut. Komoditas yang beliau sampaikan adalah potensi yang unik dan memiliki target pasar yang berbeda, seperti pariwisata spiritual dan sektor lainnya.
Pada sesi terakhir, pemaparan dilanjutkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Parjiono. Beliau menjelaskan perspektif ekonomi secara nasional. Selain itu, Beliau juga menjelaskan kondisi perekonomian global dan strategi kebijakan fiskal dalam jangka panjang dan jangka pendek untuk menghadapi tantangan struktural dan fluktuasi global. Strategi jangka panjang adalah dengan melakukan reformasi APBN dengan optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan berkelanjutan. Untuk strategi jangka pendek, pemerintah berupaya memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
Setelah sesi pemaparan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, permasalahan yang paling banyak dibicarakan adalah mengenai efektivitas investasi di provinsi Aceh. Permasalahan ini muncul melihat tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cenderung tidak turun dari beberapa tahun terakhir mengingat jumlah dana alokasi yang diterima Provinsi Aceh cukup besar. Seminar ditutup dengan kesimpulan bahwa perlu adanya perubahan mindset oleh para pemegang kuasa alokasi anggaran (decision maker) yaitu kelompok eksekutif dan kelompok legislatif dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran di Provinsi Aceh. (dt/tw)
