Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Bengkulu
Bengkulu, (14/4): Dalam rangka memberikan informasi ekonomi sekaligus memperoleh masukan untuk menyusun kebijakan pemerintah ke depan, seminar bertajuk “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini” kembali digelar oleh Kementerian Keuangan bertempat di Provinsi Bengkulu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan seminar ini di Hotel Santika, Kota Bengkulu, pada tanggal 14 April 2016.
Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB diawali dengan pertunjukan tarian tradisional dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Sambutan pertama disampaikan oleh Niken Pudyastuti, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Beliau menyampaikan pentingnya seminar ini untuk menyebarluaskan informasi kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk para stakeholders di daerah. Turut hadir dalam acara ini Dr. H. Ridwan Mukti, M.H., Gubernur Provinsi Bengkulu. Beliau menyampaikan sambutan dengan memberi perhatian terhadap sempitnya ruang fiskal di Provinsi Bengkulu. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Bengkulu adalah memperbaiki government spending, membangun tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung iklim investasi untuk menumbuhkan sektor swasta, dan membangun konektivitas dengan provinsi di sekitar.
Seminar dimoderatori oleh Yefriza, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, dengan memberikan pengantar melambatnya perekonomian Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global. Acara utama beragendakan empat sesi dengan sesi pertama bertemakan APBN 2016 dan Kebijakan Fiskal serta Perkembangan Ekonomi Terkini yang disampaikan oleh Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF. Beliau menyampaikan perkembangan ekonomi global yang melambat terutama di US dan Tiongkok. Hal ini mengurangi permintaan dari Indonesia dan menekan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter US yang saat ini telah menaikkan suku bunga dan juga Tiongkok yang melakukan depresiasi yuan mempengaruhi pergerakan modal ke Indonesia. Namun secara umum, Indonesia relatif bisa bertahan dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% di tahun 2015. Di tahun 2016, kebijakan Pemerintah ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, merealokasi APBN supaya lebih produktif, dan meningkatkan peran investasi swasta.
Pembicara di sesi kedua adalah Bernardus Risdiwinarsa, Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan mengambil tema Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Kinerja Pengelolaan APBD. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa besaran alokasi transfer ke daerah semakin meningkat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah masih sangat rendah. Perihal realisasi belanja, penyerapan belanja daerah masih menumpuk di akhir tahun. Di tahun 2016, kebijakan dana perimbangan diarahkan untuk dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pembicara di sesi ke tiga adalah Niken Pudyastuti, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Beliau menyoroti perihal pelaksanaan anggaran di Provinsi Bengkulu. Pagu anggaran untuk Provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar Rp.4,5 T, dengan penyerapan hanya sebesar 89,6%. Penyerapan ini masih rendah dan merupakan penyerapan terkecil selama tiga tahun terakhir. Hal yang menghambat penyerapan tersebut diantaranya adalah faktor sumber daya manusia, administrasi pengadaan, dan faktor perencanaan dan penganggarannya.
Pembicara di sesi ke empat adalah Retno Agustina Ekaputri, regional economist Kementerian Keuangan untuk Provinsi Bengkulu. Beliau menyampaikan kondisi perekonomian Provinsi Bengkulu saat ini dan ke depannya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami perlambatan sejalan dengan ekonomi nasional, terutama dikarenakan pelemahan konsumsi rumah tangga. Kondisi infrastruktur di Provinsi Bengkulu juga kurang memadai dengan hanya 60% dari kondisi jalan yang bisa dikatakan baik. Sektor pertanian masih didominasi oleh komoditas padi yang juga menyumbang cukup besar dalam inflasi. Sektor kredit masih didominasi oleh kredit konsumsi yang mencapai 57%. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 17,6% dan 4,6% di tahun 2015. Untuk ke depannya, fokus ekonomi akan beralih dari sektor komoditas perkebunan ke sektor maritim dan pariwisata.
Setelah semua sesi pemaparan selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat cukup banyak pertanyaan, namun didominasi oleh pertanyaan terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran di Provinsi Bengkulu, sektor yang harus dikembangkan demi memajukan ekonomi Provinsi Bengkulu dan dana transfer ke daerah serta potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini terkait erat dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di provinsi tersebut. Dari seminar ini dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya pembenahan struktur ekonomi daerah dan penyerapan anggaran guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu. (ds/gn)
