Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Jambi
Jambi, (21/4): Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini tahun 2016 di Hotel Swiss-bell, Jambi, Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan kegiatan ke sembilan dalam rangkaian kegiatan seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi pada tahun 2016 yang diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan informasi terkini mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, diantaranya meliputi kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah, maupun perkembangan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Peserta terdiri dari perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi, Pemerintah Kota dan Daerah Provinsi Jambi, Perwakilan Kementerian/Lembaga di Provinsi Jambi, serta kalangan akademisi.
Acara seminar dibuka oleh Rinardi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Rinardi berharap acara ini dapat menjadi forum untuk saling berdialog dan bertukar pikiran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat dan pelaku dunia usaha. Kerjasama antara semua pihak mutlak diperlukan untuk mengawasi, dan mensukseskan pelaksanaan APBN dan APBD, mengingat fungsi strategis dari APBN dan APBD. APBN dan APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk melaksanakan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi dan menentukan arah pembangunan secara umum. Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Fachrori Umar, Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini Fachrori menyampaikan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien ini juga didukung prinsip penggunaan anggaran yang bergeser dari money follow function menjadi money follow program.
Selanjutnya pemaparan materi oleh empat orang narasumber yang kompeten di bidangnya dengan dipandu oleh Dadang Hardiwan, Kepala Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi. Materi pertama, Perkembangan Ekonomi dan Arah Kebijakan Fiskal 2016, dibawakan oleh Adinugroho Dwiutomo, Kepala Sub Direktorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II, Direktorat Jenderal Anggaran. Adinugroho menjelaskan bahwa APBN 2016 disusun dengan berdasarkan tiga fungsi utama, yaitu stabilisasi ekonomi, alokasi yang tepat sasaran, dan distribusi yang berkeadilan. Tiga fungsi utama ini menjadi dasar untuk menyusun APBN yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan.
Seminar dilanjutkan dengan Pemateri kedua, Anwar Syahdat, Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil SDA, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tema Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Kinerja Pengelolaan APBD. Dalam paparannya Anwar menjelaskan bahwa pada Tahun Anggran 2016 ini terdapat beberapa revolusi kebijakan, salah satunya adalah konversi penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan/atau dana alokasi umum (DAU) dalam bentuk non tunai. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif; mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu; dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar. Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S).
Materi ketiga dibawakan oleh Risnadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, dengan tema Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jambi tahun 2015. Dalam paparannya Risnadi menyebutkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada Dana Transfer di wilayah Provinsi Jambi secara umum masih tinggi. Untuk mencapai kemandirian fiskal, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah seperti menggali sumber pendapatan dari PAD melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi, efisiensi pada belanja tidak langsung, dan ketepatan proyek yang dibiayai oleh belanja langsung.
Ekonom Kementerian Keuangan dari Universitas Jambi, M. Surya Hidayat menjadi pembicara terakhir dengan tema Perkembangan dan Potensi Ekonomi Jambi. Dalam paparannya Surya Hidayat menjelaskan bahwa di tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Jambi lebih rendah dibanding wilayah provinsi di sekitarnya, kecuali Riau. Hal ini disebabkan struktur ekonomi Jambi yang masih berbasis pada sektor pertanian memliki yang memiliki nilai tambah rendah dan mengalami perlambatan di 2015. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh provinsi Jambi Surya mengemukakan beberapa rekomendasi, yang pertama adalah pengembangan lembaga pendidikan politeknik berbasis kompetensi daerah, pengembangan lembaga keuangan atau perbankan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (PG/ADY)
