Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Samarinda
Samarinda, (20/4): Bertempat di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, pada hari Rabu 20 April 2016, diselenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini atas kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur. Seminar yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah di Kalimantan timur, Institusi Perbankan, dan para akademisi ini merupakan bagian dari rangkaian seminar yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan memberikan informasi mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal, perkembangan perekonomian terkini, dan kebijakan transfer ke daerah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Selain itu juga untuk mendapatkan feedback dan pandangan dari stakeholders terkait kebijakan-kebijakan tersebut.
Seminar diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh para peserta seminar, serta Mars Perbendaharaan dan Sabarai oleh paduan suara Kaltim Treasury Voice. Selanjutnya seminar dibuka dengan keynote speech oleh Haryana, M.Soc.Sc, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor signifikan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia yang inklusif. Seminar ini menjadi sangat penting untuk dijadikan forum diskusi dan memperkuat sinergi antara kebijakan Kementerian Keuangan, kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan pemerintah daerah.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian welcome remarks oleh DR. Meiliana, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah Kalimantan timur terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih tergolong rendah yang antara lain ditandai dengan penurunan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2015 terkoreksi sebesar -0,85 %, berbanding lurus dengan propinsi Aceh dan Riau yang juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh PDRB Kaltim, Aceh dan Riau lebih dominan diperoleh dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian.
Kegiatan inti seminar berupa diskusi panel dipandu oleh Muhamad Yusuf, S.E., M.Si., Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim sebagai moderator dengan empat pembicara yaitu Parjiono, Phd (Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro), Sjamsuddin Bachri (Kasubdit Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan), Drs. Ade Rohman, M.Si. (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur), dan Dr. Fitriadi (regional economist Kemenkeu untuk wilayah Provinsi Kaltim).
Di sesi pertama, Parjiono menjelaskan perkembangan ekonomi nasional dan global akan sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi Kalimantan Timur, yang saat ini perkonomiannya bertumpu pada pertambangan dan penggalian. Perkonomian nasional telah mulai turun dari tahun 2012 karena kondisi global yang juga menurun dimulai dengan turunnya berbagai harga komoditas . Tahun 2015 perekonomian Indonesia lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 4,8 %, kalimantan menyumbang 8,2% dari pertumbuhan PDB nasional, melihat angka tersebut kalimantan masih perlu mengupayakan perbaikan ekonomi misalnya dengan mengalihkan perkonomian berbasis komoditas dengan perkonomian berbasis industri komoditas.
Selanjutnya di sesi kedua Sjamsuddin Bachri menyampaikan hubungan keuangan pusat dan daerah timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan fungsi/urusan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui pemberian kewenangan perpajakan (local taxing power), kewenangan melakukan pinjaman, kebijakan transfer, dan keleluasaan untuk belanja. Secara umum kebijakan transfer kedaerah terus meningkat dari tahun 2001 sampai tahun 2015, diharapkan nanti besarannya akan sama dengan belanja Kementerian dan lembaga karena beberapa fungsi pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah dan pemerintah pusat kedepannya diharapkan hanya sebagai koordinator. Tantangannya adalah bagaimana dana transfer daerah tersebut dapat dieksekusi dengan baik.
Memasuki sesi ketiga, Ade Rohman menyampaikan paparan tentang kajian fiskal regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kajian ini bertujuan memberikan informasi dan analisa tentang kondisi perekonomian regional, termasuk potensi dan tantangan yang dihadapi secara komprehensif kepada stakeholder yang berkepentingan. Dalam kajian tersebut terdapat beberapa rekomendasi yaitu 1) peningkatan peluang investasi swasta, termasuk kerjasama pemerintah-swasta; 2) perluasan basis perpajakan pada level pemerintah pusat, perluasan dan penggalian potensi PAD pada level pemerintah daerah; 3) pemilihan program/kegiatan yang priotas dengan indikator dengan indikator output dan outcome yang jelas dan terukur; 4) pemilihan program yang bersifat saling melengkapi (komplementer) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 5) pengendalian dan peningkatann kinerja pelaksanaan anggaran; dan 6) peningkatan efisiensi belanja pemerintah.
Sesi keempat Fitriadi menyampaikan paparan tentang perekonomian Kalimantan Timur. Kalimantan mempunyai Sumber Daya Alam yang menjadi andalan dalam perekonomian yaitu hutan, minyak dan gas, batubara, dan integrasi antara sawit dengan sapi. Perekonomian Kaltim sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan. Selanjutnya Fitriadi menyampaikan beberapa tantangan fiskal Kalimantan Timur 1) rendahnya pendapatan negara; 2) terjadi penurunan pendapatan daerah kaltim; 3) relatif terbatasnya rasio belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan negara, yang ada di kaltim; 4) Terdapat beberapa proyek strategis APBN di kaltim, dengan prosentase pencapaian yang relatif rendah. (as/atn)
