Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Banjarmasin
Banjarmasin, (3/5): Banjarmasin menjadi kota terakhir dalam rangkaian seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini tahun 2016 di Pulau Kalimantan. Kali ini Seminar yang diselenggarakan atas kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilaksanakan di Golden Tulip Hotel. Seminar berlangsung selama tiga jam dengan dihadiri oleh peserta yang diantaranya berasal dari pemprov, pemkab, kadin dan pelaku industri di Kalimantan Selatan.
Acara dibuka oleh Adijanto, Tenaga Pengkaji bidang Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. Dalam welcome remarks-nya Adijanto berharap agar seminar dapat menghasilkan masukan-masukan yang membangun dari para peserta untuk memacu peningkatan perekonomian di Kalimantan Selatan.
Asisten II Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mariatul Asiah dalam keynote speech-nya berharap seminar ini dapat membuka wawasan para peserta dalam memahami kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini. Mariatul mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi di Kalsel mengalami perlambatan. Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan menimbulkan dampak pada kondisi perekonomian Indonesia dan daerah. Tanpa terkecuali Kalsel yang sangat bertumpu pada ekspor Batu bara. Namun demikian Perekonomian Kalimantan Selatan memiliki potensi yang cukup sehingga masih banyak upaya yang dilakukan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk memaksimalkan serapan anggaran baik dari APBN dan APBD.
Acara inti yakni sesi panel diskusi dipandu oleh Ratna Sari Dewi yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TVRI Kalsel. Narasumber pertama dari Kementerian Keuangan yaitu Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, mengawali paparannya yang berjudul “Membangun Fondasi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan” dengan memberikan gambaran kondisi ekonomi Indonesia tahun 2015. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun 2015 mengalami kondisi yang sulit. Ekonomi global yang masih belum pulih terutama Cina dan Jepang berdampak cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, karena ekspor Indonesia yang sebagian besar merupakan komoditas mengalami penurunan permintaan. Di sisi pertumbuhan, Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,8% pada tahun tersebut. Ia melanjutkan angka tersebut menandakan bahwa meskipun dalam kondisi cukup sulit, Indonesia masih dapat melewati kondisi tersebut dengan baik.
Sesi kedua dengan narasumber Ekonom Kemenkeu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Muhammad Handry Imansyah memaparkan tentang “Ekonomi Kalsel Terkini dan Prospek 2016”. Handry mengatakan Kalsel merasa sangat tepukul akibat kondisi ekonomi global tahun lalu karena komoditas yang diproduksi dari daerah tersebut baik dari sisi volume maupun harga mengalami penurunan cukup drastis. Namun, ia menambahkan nilai terendah pertumbuhan ekonomi di Kalsel sudah berhasil terlewati. Pada kuartal keempat tahun 2015, pertumbuhannya mulai membaik. Sementara itu, tahun 2016 harga CPO dan karet pun mengalami peningkatan. Dengan kebangkitan harga komoditas tersebut, diharapkan dapat menggairahkan kembali minat investor untuk berinvestasi di Kalsel. Kedepannya Kalsel diharapkan dapat melakukan hilirisasi untuk CPO dan karet agar komoditas tersebut memiliki nilai tambah yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian provinsi tersebut.
Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Bernardus Risdiwinarsa menjadi narasumber dalam sesi ketiga panel diskusi. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan materi terkait dengan kebijakan pajak daerah, transfer daerah dan dana desa. Menurut Bernardus ada beberapa kebijakan pajak daerah yang telah dibuat oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya saat ini daerah hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009, kemudian pemerintah juga memperbaiki bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota. Di sisi transfer daerah dan dana desa, Ia mengungkapkan ada beberapa perubahan mendasar dari kebijakan tersebut. Ia melanjutkan bahwa pemerintah pusat terus meningkatkan alokasi transfer daerah dan dana desa tiap tahun, pemerintah juga mengevaluasi formula DAU, memperkuat DAK untuk infrastruktur publik untuk mendukung Nawacita, memperbaiki formula Dana Insentif Daerah (DID) dan meningkatkan alokasi dana desa hingga 6%.
Sesi terakhir ditutup dengan presentasi dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Lydia Kurniawati Cristyana. Lydia mengatakan selama periode 2011 – 2014 berada di bawah rata-rata nasional, namun mengalami kenaikan secara gradual dari tahun ke tahun. Untuk sisi pendapatan, terjadi peningkatan pendapatan pemda se-Kalsel dari tahun 2015 ke tahun 2016. Secara agregat kontribusi pendapatan pemda berasal dari transfer daerah sebesar hampir 75% dari total pendapatan yang ditargetkan. Dengan penambahan dana transfer tersebut diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian Kalsel sampai ke pelosok desa. Namun demikian, hal tersebut dapat tercapai jika seluruh pemda dapat menyerap anggaran yang telah dialokasikan dengan optimal. (is/apt)
