Seminar Fiscal Perspective to Accelerate Indonesia's Infrastructure Development
Jakarta, (16/05): Dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, inovasi dalam formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan saat ini. Melalui Seminar Fiscal Perspective to Accelerate Indonesia’s Infrastructure Development, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Bank Dunia memberikan perspektif fiskal tentang pembangunan infrastuktur di Indonesia.
Seminar dimulai dengan penyampaian keynote speech oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara. Beliau menyampaikan pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia melalui tiga sumber, yaitu APBN, BUMN, dan swasta. Pemerintah berupaya memperoleh pembiayaan dari pihak swasta melalui skema PPP dan pembiayaan murni dari swasta. Badan Kebijakan Fiskal sebagai perumus kebijakan bertujuan memastikan agar strategi kebijakan dan anggaran dalam jangka menengah telah tersusun dengan baik dengan tujuan pencapaian yang wajar. Peningkatan belanja infrastruktur perlu dilakukan dengan restrukturisasi belanja pemerintah. Pada tahun 2015, terjadi penurunan anggaran belanja subsidi sehingga meningkatkan alokasi belanja infrastruktur sebesar 42%. Pemerintah terus berupaya mencari fiscal space dalam menyusun anggaran dalam jangka menengah. Pengurangan subsidi hanya dilakukan di beberapa sektor saja mengingat jumlah alokasi yang diperoleh tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengubah skema pemberian subsidi yang semula ditujukan untuk barang-barang tertentu menjadi berbasis perorangan. Selain mengubah alokasi belanja, pemerintah juga berupaya meningkatkan penerimaan negara mengingat potensi perpajakan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah berharap melalui penambahan alokasi belanja infrastruktur, kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah.
Acara kemudian dibagi menjadi dua sesi dengan sub tema yang berbeda. Pada sesi pertama, acara terdiri tiga narasumber dengan dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Rofyanto Kurniawan, sebagai moderator. Sesi pertama berjalan dengan menggunakan sub tema Fiscal Perspective: Spending More and Better to Deliver on Indonesia’s Infrastructure Development Plans. Direktur Transportasi-Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Prihartono, membuka presentasi dengan memaparkan strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya pertumbuhan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berkeinginan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang merata. Namun, pemerintah menghadapi isu bagaimana skema yang sebaiknya dilakukan agar swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan bagaimana infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor prioritas terhadap sektor lainnya. Melihat peningkatan belanja infrastruktur dan kualitas pembangunan infrastruktur, optimalisasi pembangunan masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan infrastruktur dengan standar yang tinggi dan biaya yang murah.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Director of Indonesia Infrastructure Initiative, David Ray, melalui sub tema Addressing Indonesia’s Infrastructure Deficit. David menyampaikan perlu adanya perencanaan yang matang dalam merumuskan pembangunan infrastruktur, inisiasi dan pemberian insentif untuk memperkuat pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayananan yang diperoleh dari pembangunan infrastuktur. Dalam mengatasi defisit pembiayaan infrastruktur di Indonesia, beliau menyampaikan perubahan secara fundamental dalam perencanaan dan penerusan kebijakan dari level strategis ke level teknis. Pembiayaan infrastuktur bukanlah masalah utama, melainkan eksekusi pembangunannya yang masih dibawah standar. Selain itu, pemerintah harus turut memperhatikan manajamen infrastruktur yang telah dibangun agar menjaga umur ekonomis infrastruktur tersebut.
Pembicara ketiga, Senior Economist World Bank, Hans Anand Beck, memaparkan sub tema Opportunities in Improving the Quality of Indonesia’s Infrastructure Spending. Hans menyatakan pertumbuhan infrastruktur dapat meningkatkan stimulasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di Indonesia, pertumbuhan infrastruktur tidak dapat mengimbangi kebutuhan pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pemerintah mengalokasikan kebutuhan belanja infrastruktur yang cukup besar, pemerintah memiliki sumber daya yang sangat terbatas dan pendapatan negara masih belum optimal. Berdasarkan beberapa kasus di Indonesia, dalam hal ini jalan, air, dan sanitasi, kualitas infrastruktur masih belum optimal. Jalan-jalan di Indonesia relatif berumur singkat dan perawatan jalan yang belum efektif dan efisien. Selain itu, rasio jumlah pegawai terhadap panjang jalan sangat tinggi dibandingkan beberapa negara. Di sektor air dan sanitasi, investasi infrastuktur cenderung digunakan untuk kebutuhan adminstrasi dan gedung kantor. Lemahnya koordinasi antar pemerintah di sektor air dan sanitasi, kurangnya insentif penggunaan PDAM terhadap masyarakat, dan kurangnya perhatian infrastruktur air dan sanitasi merupakan beberapa isu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Hans menyampaikan implementasi kontrak berdasarkan kinerja, peningkatan kontrak manajemen jalan, implementasi audit terhadap pekerjaan umum untuk memastikan kualitas pembangunan, dan mendorong pemerintah lokal untuk menambah alokasi belanja perawatan infrastruktur dari pada pembangunan jalan baru. Untuk sektor air dan sanitasi, beliau menyampaikan perlu adanya pendekatan koordinasi dan pendanaan antara setiap lapisan pemerintahan. Selain itu, reformasi peraturan PDAM perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan fiskal dan pelaksanaan peraturan.
Setelah paparan sesi pertama selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penyerahan plakat oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Parjiono. Acara kemudian memasuki sesi terakhir dengan sub tema Fiscal Perspective: Financing Indonesia’s Infrastructure Development. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Parjiono, kali ini bertindak sebagai moderator memimpin diskusi dengan menyampaikan beberapa isu mengenai pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Pembicara selanjutnya merupakan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Brahmantio Isdijoso. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan pembiayaan infrastruktur seperti performance based grant, Public Private Partnership (PPP), injeksi modal ke BUMN, dan alokasi pembiayaan khusus untuk mendukung infrastruktur dasar. Persoalan yang dihadapi pemerintah adalah belum optimalnya inisiasi persiapan proyek dalam PPP. Beliau juga menyampaikan pemerintah mencoba mengubah perspektif dalam pembangunan infrastruktur, dari semula berupa kontrak terhadap fisik infrastruktur menjadi servis atau outcome infrastuktur tersebut.
Pembicara terakhir merupakan Program Leader dari World Bank, Tatiana Nenova. Melalui sub tema Infrastructure Financing Models: Cross Country Experience, beliau menyampaikan beberapa skema pendanaan di negara luar yang dapat digunakan di Indonesia. Berdasarkan perbandingan beberapa negara, Indonesia memiliki nilai investasi yang tinggi. Namun, investasi tersebut lebih cenderung digunakan untuk sektor non produktif seperti perumahan. Beberapa isu lain yang sampaikan antara lain: rendahnya kualitas infrastruktur, Public Investment dan Capital Stock Indonesia yang cukup rendah, dan belum siapnya pasar keuangan di Indonesia. Beberapa pembiayaan infrastruktur yang dapat digunakan bisa berupa investasi langsung, investasi tidak langsung, dan manajamen risiko/perbaikan kredit. Investasi langsung terdiri dari project bond yang diterapkan di Brazil, Corporate Bond yang diterapkan di Korea, Sub-sovereign Bond yang diterapkan di Rusia dan Afrika Selatan. Investasi tidak langsung dapat berupa commercial fund, supra-national fund, pension fund, dan national fund. Sedangkan dalam manajemen risiko dapat berupa Pendanaan Jaminan Kredit Infrastruktur yang diterapkan Korea. Setelah pemaparan dari pembicara terakhir, sesi diakhiri dengan tanya jawab dan kesimpulan. Moderator menyimpulkan Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan, eksekusi, dan implementasi dalam pembangunan infrastuktur. Selain itu, menciptakan instrumen investasi yang lebih banyak dan fleksibel dapat menambah ruang dalam pertumbuhan ekonomi. (dt/tw)
File Terkait:
