Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan
Jakarta, (18/5): Bertempat di Semeru Room, Hotel Sultan, Jakarta, Badan Kebijakan Fiskal menggelar workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Peserta workshop adalah akademisi yang juga merupakan ekonom Kemenkeu yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.
Acara dibuka dengan welcome remarks oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara. Dalam sambutannya Suahasil memberikan update perkembangan perekonomian saat ini. Menurutnya, tekanan global yang dirasakan tahun 2016 tidak sebesar tahun 2015, sehingga kondisi tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Untuk kondisi di Indonesia sendiri, pertumbuhan pada Q1 tahun 2016 mencapai 4,9% dimana Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pertumbuhan di kuartal tersebut. Di sisi lain, belanja bantuan sosial hingga april 2016 turun menjadi 12,1% yang sebelumnya mencapai 27,3% pada april 2015.
Sesi diskusi yang dimoderatori oleh Robert Simanjuntak, Staff Khusus Kementerian Keuangan, dengan narasumber yaitu Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Basuki Purwadi, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan; Kunta W.D. Nugraha, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran; dan Bilmar Parhusip, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Parjiono yang berkesempatan menjadi narasumber pertama, memaparkan tentang kerangka ekonomi makro 2017. Beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan APBN 2016 dengan outlook 2017. Selain update outlook APBN, Parjiono juga menambahkan sedikit penjelasan terkait perkembangan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala BKF di awal sambutan, Parjiono mengungkapkan bahwa realisasi investasi atau belanja modal pemerintah meningkat hampir 3x lipat dibandingkan tahun 2015. Selain itu, transfer daerah yang juga meningkat cukup berhasil mendorong daerah untuk menggunakan dana yang telah diberikan. Hal ini terlihat dari simpanan pemda di perbankan yang menurun pada Q1. Pada sisi sektoral, sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. El nino yang mengakibatkan pergeseran musim tanam dan panen menjadi penyebab terjadinya perlambatan pertumbuhan di sektor ini. Peningkatan terjadi pada sektor jasa dan konstruksi seiring dengan proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah dari tahun lalu. Untuk pertambangan, harga komoditas yang masih rendah mempengaruhi PDRB di beberapa daerah seperti Sumatra, Kalimantan dan Papua.
Sesi kedua dalam diskusi membahas tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017. Rofyanto Kurniawan yang menjadi narasumber di sesi tersebut menjelaskan bahwa APBN 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yang fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Untuk kebijakan tahun 2017, strategi yang akan dilakukan adalah memberikan stimulus fiskal di sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, memantapkan daya tahan fiskal dengan menjaga SAL dan meningkatkan flesksibilitas insturmen pembiayaan, terakhir menjaga kesinambungan fiskal dengan pengendalian defisit, rasio utang dan keseimbangan primer. Untuk arah kebijakan perpajakan 2017, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan tax ratio. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain pemberian insentif perpajakan, ekstensfikasi dengan pemetaan wilayah, dan intensifikasi dengan penggunaan teknologi informasi. Di sisi lain, arah kebijakan belanja pemerintah masih ditingkatkan pada belanja infrastruktur, efektivitas program perlindungan social dan efisiensi subsidi dan belanja operasional.
Kunta WD Nugraha pada sesi selanjutnya mempresentasikan tentang kebijakan belanja pemerintah pusat dalam APBN 2016. Basuki Purwadi yang menjadi pembicara selanjutnya menyampaikan paparan mengenai UU Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Workshop di tutup dengan presentasi dari Bilmar Parhusip yang menjelaskan tentang penajaman fungsi monitoring dan evaluasi (monev) APBN untuk mendukung manajamen pengeluaran publik. (is/atn)
