Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Medan
Medan, (24/5) : Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada hari Selasa, 24 Mei 2016 menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini bertempat di Hotel Le Polonia Medan. Seminar ini merupakan bentuk komunikasi dan diskusi antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah, akademisi, regional economist, perbankan, dan pelaku usaha lainnya terkait isu-isu ekonomi di Indonesia dan Sumatera Utara.
Acara dibuka dengan welcoming remarks dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Drs. Mirza Effendi. Beliau menegaskan bahwa acara seminar ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, seminar ini merupakan bentuk sharing informasi perekonomian baik global, nasional, dan khususnya perekonomian Sumatera Utara. Kedua, seminar ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengelola fiskal baik instansi pusat di daerah maupun dari unsur pemerintah daerah sehingga mempunyai pengetahuan yang update dan meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola fiskal. Ketiga, seminar ini merupakan media komunikasi dan bentuk sinergi yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan fiskal yang berkesinambungan.
Acara dilanjutkan dengan keynote speech oleh Staf Ahli Pertanahan dan Aset, Drs. Robertson, yang mewakili Plt. Gubernur Sumatera Utara. Dalam paparannya, Robertson menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara mengalami perlambatan perekonomian di tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%, turun dari 5,23% di tahun 2014, tetapi masih lebih baik dari perekonomian nasional yang tumbuh 4,79%. Dari sisi harga, inflasi Sumatera Utara hanya mencapai 3,24% masih lebih kecil dari inflasi nasional. Meskipun bisa dikatakan stabil, kecilnya inflasi ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan fiskal diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus bisa menjaga daya beli masyarakat. Terkait dengan tantangan perekonomian nasional dan regional, Robertson mengharapkan adanya reformasi struktural di bidang belanja infrastruktur, reformasi belanja subsidi, dan pendalaman pasar keuangan sehingga perekonomian bisa tumbuh lebih besar dan berkelanjutan. Hal-hal tersebut bisa ditempuh hanya dengan adanya sinergi keuangan antara pusat dan daerah, dimana seminar ini merupakan salah satu manifestasinya.
Memasuki acara inti, seminar ini menghadirkan 4 (empat) narasumber dengan moderator Paidi Hidayat, SE, M.Si, Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Keempat nasrasumber tersebut adalah (i) Yoopi Abimayu, Ph.D, peneliti madya Badan Kebijakan Fiskal, (ii) Esthi Budilestari, S.E., M.M., Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (iii) Drs. Mirza Effendi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, dan (iv) Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec., ekonom regional Sumatera Utara.
Yoopi Abimanyu menyampaikan materi tentang perkembangan perekonomian internasional dan domestik. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa dunia pada tahun 2016 masih menghadapi permasalahan volatilitas harga komoditas global seperti minyak bumi, timah, gas alam, aluminium, dan tembaga. Selain itu, kinerja ekonomi di negara maju dan emerging market masih relatif rendah. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia mencapai momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92% pada kuartal I 2016, meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu investasi langsung menunjukkan tren positif dengan tingkat inflasi yang terjaga, hal ini menciptakan persepsi positif bagi dunia usaha. Neraca pembayaran Indonesia di tahun 2016 ini relatif aman. Demikian juga data sektor moneter dan keuangan menunjukkan tidak adanya pengetatan likuiditas dan tidak terjadi fenomena crowding out effect. Sementara dari sisi fiskal, realisasi penerimaan negara dan penyerapan anggaran menunjukkan kondisi fiskal triwulan I 2016 lebih baik dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya.
Pemateri selanjutnya, Esthi Budilestari, menyampaikan materi tentang kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2016. Menurut Esthi, terdapat 6 (enam) revolusi kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa yaitu alokasi yang mendekati belanja Kementerian/Lembaga, peningkatan besaran dan formulasi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai equalization grant, perbaikan dan penguatan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung nawacita dan prioritas nasional, peningkatan besaran dan formulasi alokasi Dana Insentif Daerah (DID), peningkatan dana desa hingga 6%, serta peningkatan kualitas pengelolaan dana otonomi khusus. Terkait dana desa, Esthi kembali menegaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan mengutamakan bahan baku dan tenaga kerja dari desa setempat.
Mirza Effendi menyampaikan materi tentang kajian fiskal regional Sumatera Utara. Dalam paparannya, Mirza mengemukakan bahwa komposisi anggaran baik APBN maupun APBD di Sumatera Utara didominasi oleh fungsi ekonomi, diikuti oleh fungsi pendidikan, dan fungsi pelayanan umum. Sedangkan jika dilihat dari struktur perekonomian, Sumatera Utara masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dimana porsi dari sektor ini mencapai lebih dari 40% dari kue perekonomian. Sektor penting lainnya adalah industri pengolahan dan perdagangan. Realisasi penyerapan APBN di provinsi ini menunjukkan adanya tren perbaikan, dimana di tahun 2015 angka penyerapan mencapai 90,65%. Namun, permasalahan yang terjadi adalah adanya tren penumpukan penyerapan di akhir tahun. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan dua permasalahan: (i) tidak memberikan multiplier effect kepada perekonomian dan (ii) terdapat idle cash di awal tahun yang akan mengganggu manajemen kas pemerintah. Oleh karena itu, beliau mengharapkan adanya smoothing dalam tren penyerapan anggaran.
Pemateri terakhir, Wahyu Ario Pratomo, memberikan paparan mengenai perkembangan terkini perekonomian Sumatera Utara. Dalam paparannya, Wahyu menjelaskan bahwa posisi Sumatera Utara cukup penting bagi Indonesia karena menyumbang 4,5% - 5,2% kepada PDB Indonesia, tetapi pendapatan perkapitanya relatif masih rendah. Tantangan yang dihadapi oleh Sumatera Utara saat ini adalah peranan sektor industri pengolahan yang semakin menurun, perlambatan perekonomian akibat lemahnya ekspor, dan rendahnya daya saing Sumatera Utara. Terhadap permasalahan ini, Wahyu mengemukakan rekomendasi berupa peningkatan peran pemerintah untuk memajukan industri pengolahan khususnya terkait hilirisasi sektor pertanian melalui penyediaan energi, infrastruktur, dan kemudahan berusaha. Terkait ekspor, Wahyu merekomendasikan adanya promosi untuk mencari pasar yang baru dan perbaikan layanan kepelabuhan. Sedangkan untk meningkatkan daya saing provinsi, Wahyu beropini perlunya perbaikan layanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Seminar ini ditutup dengan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan, tanggapan, dan opini menarik mengemuka yang menunjukkan antusiasme peserta seminar. Diskusi dan tanya jawab ini antara lain terkait dampak tax amnesty bagi perekonomian, mekanisme bottom up dalam formulasi DAK, peran utang bagi Indonesia, efektivitas dana desa, penajaman fokus pembangunan bagi Sumatera Utara, perlunya standardisasi dalam industri pengolahan, dan pemotongan DAK. (tw/amk)
