Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Pekanbaru
Pekanbaru, (26/5): Bertempat di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Provinsi Riau, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan acara “Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2016”. Acara yang terselenggara pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 ini merupakan rangkaian acara rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI dengan tujuan memberikan informasi mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, di antaranya meliputi kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah, dan arah perkembangan ekonomi terkini. Peserta seminar terdiri dari perwakilan pemerintah daerah setempat, kalangan industri, serta akademisi.
Seminar dibuka dengan welcome remarks dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau, Herry Sunardjo. Dalam sambutannya, Herry menyampaikan bahwa maksud dan tujuan seminar ini adalah untuk memberikan informasi kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini kepada pemerintah daerah, ekonom daerah, akademisi, serta masyarakat luas. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan adanya keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kegiatan perekonomian dapat bertumbuh yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau
Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Yafiz. Dalam menjalankan pemerintah daerah, Yafiz menyampaikan masih ada hambatan dan tantangan terkait potensi ekonomi daerah, kewenangan daerah, serta peran dan fungsi APBN dan APBD. Beliau mengharapkan adanya komitmen dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai pemain utama di daerah untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi sehingga purchasing power masyarakat tetap terjaga. Pada kesempatan ini, Yafiz juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah menyelenggarakan acara seminar kebijakan fiskal di Provinsi Riau.
Acara inti seminar yaitu penyampaian materi dan diskusi panel yang dibagi menjadi tiga sesi tema materi pembahasan dipandu oleh Sri Indarti, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Materi pertama membahas tentang “Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa” dibawakan oleh Desky Wijaya, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam paparannya, Desky menyampaikan pada 10 tahun terakhir, transfer ke daerah meningkat signifikan (rata-rata 13%) dari Rp226.2 Triliun pada 2006 (34% dari total belanja pemerintah) menjadi Rp770 Trilliun pada 2016 (36.5% dari total belanja pemerintah). Peningkatan signifikan dari transfer ke daerah ini telah membawa perbaikan pada beberapa indikator sosial ekonomi, misalnya GDP per kapita, tingkat pengangguran, serta tingkat kemiskinan. Di sisi lain, realisasi penyaluran dana desa masih sangat lambat, hal ini disebabkan antara lain karena: 1) sebagian daerah belum memasukkan dana desa dalam APBD induk; 2) sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pengalokasian dana desa per desa; 3) sebagian daerah harus merubah penetapan alokasi dana desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri; dan 4) sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa.
Materi kedua yang bertemakan “Kajian Ekonomi dan Potensi Khusus Daerah Provinsi Riau” dibawakan oleh Dahlan Tampubolon, Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Riau. Dahlan menyampaikan Provinsi Riau merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Sumatera namun pertumbuhannya paling rendah pada Triwulan I 2016. Sektor terbesar pada Triwulan ini adalah industri pengolahan, pertanian dan pertambangan, namun sektor pertambangan tidak lagi bisa dijadikan andalan karena pertumbuhannya yang negatif. Pengeluaran konsumsi tumbuh paling pesat dan menjadi komponen terbesar pembentuk PDRB sektor pengeluaran. Ekspor dan pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan ini cenderung turun.
Materi terakhir disampaikan oleh Kurnia Chairi, Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran dengan tema “APBN 2016 serta Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Kurnia memaparkan strategi pemerintah dalam mereformasi APBN melalui strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Strategi Jangka Panjang dilakukan terhadap 3 hal, yaitu: 1) pendapatan, dengan cara pergeseran dari pendapatan komoditas menjadi penerimaan pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir kebocoran pajak, memperkuat lembaga perpajakan, fokus kepada WP Perseorangan; 2) belanja, dengan cara meningkatkan belanja produktif, skema subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong partisipasi pemerintah daerah. 3) pembiayaan, dengan cara melakukan pembiayaan dengan lebih sehat dan menggunakan sumber dana dengan efektif. Sementara itu, Strategi Jangka Pendek dilakukan dengan memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
Setelah sesi penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang didominasi dengan pembahasan seputar kiat-kiat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Riau. (hnr/atw)
