Kunjungan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung ke Badan Kebijakan Fiskal
Jakarta, (15/8): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah unit perumus kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan fiskal kepada khalayak tanpa terkecuali. Hal tersebut terbukti dari diseminasi informasi fiskal kali ini yang disosialisasikan ke Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMATIKA), Institut Teknologi Bandung.
Sosialisasi yang mengangkat topik mengenai perkembangan ekonomi terkini dan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini diselenggarakan di Aula Lantai 2, Gedung Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal dengan mengundang Dalyono, Kepala Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor dan Vincentius Krisna Juli Wicaksono, Kepala Subbidang ASEAN dan Mitra, BKF sebagai narasumber, sedangkan Wahyu Kusuma Romadoni, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, BKF, bertindak sebagai moderator. Pada kesempatan tersebut, Arif Baharudin, Sekretaris BKF yang membuka acara sosialisasi menyampaikan bahwa BKF sangat terbuka kepada berbagai lembaga atau institusi yang ingin melakukan company visit ke BKF.
Pada sesi diskusi, Dalyono berkesempatan menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan tentang perkembangan ekonomi terkini. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia masih sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi tiongkok, masih lemahnya harga komoditas, ketidakpastian suku bunga The FED menjadi faktor yang paling mempengaruhi kondisi di Indonesia. Namun demikian, meskipun kondisi perekonomian global belum pulih, Indonesia tetap optimis untuk menargetkan pertumbuhan sebesar 5,2%. Hal tersebut terlihat dari beberapa sector yang terus tumbuh seperti manufaktur, konsumi dan jasa. Selain menjelaskan tentang perkembangan ekonomi terkini, Dalyono juga menyinggung tentang program tax amnesty yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Tax amnesty merupakan program terobosan pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi dengan mencari sumber pertumbuhan yang lebih. Dengan adanya tax amnesty diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan basis pajak dan peningkatan penerimaan dalam jangka panjang karena adanya basis data yang lebih lengkap dan akurat. Untuk penerimaan pajak dari tax amnesty pemerinntah menargetkan angka sebesar Rp. 165 triliun.
Sesi kedua diskusi disampaikan oleh Vincentius Krisna dengan topik MEA. Dalam paparannya Vincentius mengatakan bahwa MEA merupakan kerjsama yang sangat strategis dan menguntungkan bagi Negara-negara kawasan ASEAN. Hal tersebut dikarenakan ASEAN hingga tahun 2014, menjadi kawasan dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia dan ke-3 di Asia. Pasar ASEAN juga menjadi ke-3 terbesar dunia dengan populasi mencapai 622juta penduduk. Adapun keuntungan Indonesia dalam MEA ialah bonus demografi Indonesia dimana mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Selain itu, ekonomi kelas menengah juga terus mengalami pertumbuhan dalam satu dekade terakhir. Diharapkan dengan kondisi tersebut, Indonesia dapat memaksimalkan peluang yang dimiliki untuk bersaing dengan Negara-negara di kawasan ASEAN. (is/amk)
