Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017 di Surabaya

Surabaya, (15/8): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Jawa Timur meyelenggarakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertajuk “Menjaga Kredibilitas APBN”Acara seminar diselenggarakan di Ballroom Hotel Shangri-La,  Surabaya, dan turut hadir dalam seminar ini di antaranya para pejabat pemerintah daerah Jawa Timur, akademisi dari perguruan tinggi, perwakilan kantor wilayah Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, serta yang cukup istimewa dalam acara ini adalah kehadiran dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Mengawali acara seminar, seluruh peserta bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wiwin Istanti, pada kesempatan pertama menyampaikan welcome remarks yang di dalamnya mengutarakan apresiasinya atas terselenggaranya seminar ini. Wiwin berharap, melalui terselenggaranya seminar ini mampu menambah pengetahuan peserta, khususnya mengenai kondisi perekonomian nasional terkini dan arah kebijakan pemerintah pusat dalam melalui tantangan perekonomian pada tahun 2017. Diharapkan pula dari seminar ini dapat diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan di lingkup daerah Jawa Timur, sehingga mampu membantu pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat berkontribusi optimal bagi masyarakat Jawa Timur secara umum.

Pada kesempatan berikutnya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyampaikan keynote-speech. Dalam kesempatannya, Soekarwo banyak mengulas kondisi perekonomian regional Jawa Timur serta beberapa strategi taktis dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat dengan tetap berpegang pada efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Soekarwo menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara seminar, dan berharap acara semacam ini mampu mendorong sinergi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemaparan materi dari para narasumber, dimoderatori oleh Ni Made Sukarti, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga (FEB-Unair). Narasumber pertama adalah Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, kemudian Schenaider Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR, Kementerian Keuangan, dan ketiga, Rudi Purwono, Dosen FEB-Unair yang juga merupakan Ekonom Kementerian Keuangan.

Parjiono menyampaikan outlook perekonomian global dan nasional, dan banyak menyinggung mengenai strategi pengelolaan APBN guna mendorong tumbuhnya perekonomian di tingkat regional daerah. Disinggung pula mengenai kebijakan pengelolaan APBN dengan sistem defisit, yang tujuannya adalah mengejar ketertinggalan Indonesia agar mampu memiliki daya saing yang lebih kompetitif di ranah global. Sistem defisit pada gilirannya akan menjadikan perlunya sumber pembiayaan dari luar pemerintah. Pembiayaan dimaksud kemudian dijelaskan secara rinci oleh Schenaider yang menyebut bahwa strategi pembiayaan atau hutang yang saat ini ditempuh pemerintah masih dalam tahap yang terukur dan berhati-hati. Pembiayaan atau hutang tidak identik dengan hal yang negatif, asalkan dikelola secara baik dan kredibel. Rasio hutang pemerintah masih dalam kondisi aman terhadap nilai Produk Domestik Bruto, oleh karenanya masyarakat tidak perlu untuk terlalu khawatir terhadap hal yang berkaitan dengan isu utang pemerintah.

Narasumber yang terakhir, Rudi Purwono, dalam paparannya banyak mengulas mengenai kondisi perekonomian terkini di Jawa Timur, misalnya beberapa potensi kegiatan usaha lokal yang dipandang mampu mengakselerasi pertumbuhan perekonomian daerah. Rudi mengidentifikasi adanya kegiatan produksi perhiasan yang nilai ekonominya cukup besar dan cakupan pasarnya hingga ekspor ke luar negeri. Sektor ini apabila dapat memperoleh fasilitas keringanan pajak maupun kepabeanan, diharapkan mampu lebih terakselerasi lagi untuk tumbuh dan berkembang.

Sesi terakhir adalah sesi tanya-jawab dari para peserta seminar, pertanyaan yang disampaikan secara umum terkait dengan efektivitas alokasi dana desa, peranannya dalam mendorong perekonomian daerah, dan beberapa masalah mengenai dana anggaran daerah yang kurang optimal terserap. (pns/ath)