Nusa Dua, (5/12): “Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, beliau memprioritaskan untuk membangunan infrastruktur. Sekarang di periode ke-2, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan produktivitas Indonesia”, ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara ketika membuka gelaran Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) dengan tema “Thriving Indonesia: Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness” ke-9 di Nusa Dua, Bali. Wamenkeu mengutarakan bahwa saat ini, Indonesia patut bersyukur karena masih dapat tumbuh stabil pada kisaran 5% di tengah ketidakpastian global yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.
Meskipun menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi di antara negara lain di dunia, Indonesia tidak boleh terlalu lama tumbuh di sekitar 5%. “Kita harus tumbuh lebih tinggi di atas 5% agar dapat terhindar dari jebakan pendapatan kelas menengah”, ungkap Wamenkeu. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, kuncinya ialah dengan meningkatkan produktivitas dan mendorong daya saing Indonesia yang saat ini masih rendah.
Wamenkeu pun menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, perbaikan kualitas sdm melalui pendidikan dan pelatihan serta adopsi teknologi akan terus dilakukan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Naoyuki Yoshino dari ADBI yang mengungkapkan bahwa produktivitas harus didorong melalui pendidikan sejak dini. Mulai dari pembekalan pendidikan berbasis digital dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi khususnya pada konsentrasi teknik atau engineering. Sementara untuk adopsi teknologi, dana research and development (R&D) juga perlu ditingkatkan agar Indonesia bisa lebih berinovasi dan mengembangkan teknologinya sendiri.
Dari sisi daya saing, pemerintah akan terus berupaya melakukan penyederhanaan regulasi yang ramah investasi dan juga reformasi birokrasi yang lebih efisien dalam melayani kebutuhan publik. Dengan regulasi yang tidak rumit dan pelayanan publik yang lebih responsif, diharapkan akan menarik lebih banyak foreign direct investment (FDI) yang pada akhirnya berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya saing Indonesia.
Pada tahun ini, AIFED dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Keuangan dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Australia (melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian/PROSPERA), ADB Institute (ADBI), United Nation Children’s Fund (UNICEF), dan Bank Dunia. Penyelenggaraan AIFED tahun ini merupakan yang ke-9 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2011.
AIFED tahun ini menghadirkan berbagai pembicara terkemuka dengan latar belakang akademisi dan kepakaran dari berbagai institusi internasional antara lain Prof. Naoyuki Yoshino dari Asian Development Bank Institute, William Maloney dari World Bank Group, Toby Brennan dari Alpha Beta Advisers, dan Dan Andrews dari Australian Treasury. (is/cs)
Share