Jakarta, (5/12): Sebagai bentuk dari kerjasama selatan - selatan (KSST), Indonesia melaui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, memberikan pelatihan manajemen kebijakan fiskal kepada delegasi Kementerian Keuangan Afghanistan. Pelatihan ini merupakan bentuk asistensi Indonesia untuk memperkuat kemampuan Afghanistan dalam sisi makroekonomi.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, BKF, Dian Lestari dalam sambutannya menyampaikan mengenai peran penting kebijakan fiskal sebagai alat untuk mengatur perekonomian suatu bangsa.
Sementara itu, Abdul Rahman Rahimi, Direktur Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Afghanistan menyambut baik kegiatan knowledge sharing yang diselenggarakan BKF. “Pemerintah Afghanistan berencana untuk mengimplementasikan PPN pada tahun 2021 mendatang. Selain itu, Afghanistan juga akan menerbitkan obligasi syariah pada Mei 2020 dengan nilai sebesar USD 100 juta, sebagai bagian dari salah satu skema pembiayaan,” ujar Abdul Rahman. Oleh karena itu, isu – isu yang dibahas pada pelatihan tersebut, seperti perpajakan dan belanja negara, pembiayaan, makroekonomi, dan kebijakan fiskal sangat relevan dengan kebutuhan Afghanistan saat ini.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, meski Afghanistan telah memiliki strategi kebijakan fiskal, namun masih ada keterbatasan kapasitas dalam melakukan estimasi dan penentuan prioritas belanja pemerintah. Ia pun berharap Afghanistan dapat mengambil banyak pengetahuan dan pengalaman Indonesia sebagai referensi bagi pengelolaan kebijakan fiskal di negara mereka.
Training on Fiscal Policy Management for Afghanistan merupakan bagian dari kerjasama selatan-selatan antara Indonesia dengan Afghanistan dan didukung oleh lembaga donor asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sejak 1990an, pemerintah Jerman telah melaksanakan kerja sama triangular sebanyak 100 proyek kerja sama, dimana 3 proyek di antaranya dilakukan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Jerman menyampaikan bahwa kegiatan training ini menandakan implementasi konkrit dari MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Afghanistan yang ditandatangani pada tahun 2017 yang lalu. Hingga saat ini, kedua negara telah melakukan beberapa kali pertemuan, sebagai implementasi dari MoU tersebut.
Delegasi dari Afghanistan berjumlah 5 orang dan dipimpin oleh Director of Fiscal Policy, Mr. Abdul Rahman Rahimi. Selama lima hari, akan didiskusikan bebagai isu terkait makroekonomi dan kebijakan fiskal, termasuk Medium Term Fiscal Framework & Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles, isu perpajakan dan belanja negara, serta isu pembiayaan. (PKRB)
File Terkait:
Baca Download
Share