Di Hadapan DPR, Pemerintah Sampaikan Tantangan dan Kebijakan Perpajakan 2021

Jakarta (24/06): Penerimaan perpajakan 2021 masih akan diliputi berbagai risiko dan tantangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Kementerian Keuangan Fiskal Febrio Kacaribu dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama DPR membahas asumsi dasar, kebijakan fiskal dan pendapatan pada Rabu, (24/06) di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI. Dalam paparannya, Febrio menjelaskan pertumbuhan perpajakan dalam 5 tahun terakhir hanya di sekitar 6,2% lalu pada Outlook 2020 pertumbuhan perpajakan diperkirakan akan berada di -9,2%. 

“Penurunan perpajakan ini memang datangnya dari dua arah, disatu sisi memang ekonominya sedang melemah sangat tajam, di sisi lain memang pemerintah ingin masuk membantu sektor usaha dengan memberikan insentif,” pungkas Febrio.

Perihal komposisi penerimaan perpajakan, Febrio menjelaskan bahwa sektor tersier atau jasa adalah sektor yang tumbuh sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir, disisi lain sektor primer sangat bergantung pada harga komoditas. Saat ini yang dikhawatirkan adalah sektor sekunder yaitu manufaktur.

“Sektor sekunder kebanyakan adalah labor intensive yang di tahun 2020 tertekan sangat dalam, disinilah pemerintah masuk melalui insentif-insentifnya untuk meringankan cash flow dari perusahaan sehingga tidak melakukan PHK,” jelas Febrio. .

Selama tahun 2020, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mencakup dukungan terhadap kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus dunia usaha.

Kemudian, Febrio memaparkan terkait reformasi perpajakan dan penerimaan 2021. Reformasi perpajakan bukan  sesuatu yang bisa selesai dalam satu tahun, reformasi ini bisa selesai antara lima sampai sepuluh tahun. Untuk mendorong pertumbuhan nasional, reformasi yang dilakukan yakni pemerintah akan tetap memberikan insentif namun tetap sasaran. Menurut Febrio, hal Ini merupakan pengorbanan yang dilakukan pemerintah agar ekonomi bergerak lebih cepat dan nanti dengan sendirinya akan membaik di 3-4 tahun ke depan.

“Ini adalah pil pahit yang harus kita minum dari sisi perpajakan dalam konteks untuk meningkatkan Ease of Doing Business,” ujar Febrio.

Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan negara, dengan sangat hati-hati pemerintah akan meningkatkan basis pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak, menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan serta memperbaiki tata kelola dan administrasi.

Dari sisi risiko dan tantangan, Febrio memaparkan bahwa risiko penerimaan perpajakan tahun 2021 diantaranya adalah baseline perpajakan 2020 yang masih memiliki risiko lebih rendah, rendahnya harga komoditas dan kinerja ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi Covid-19. Sedangkan tantangannya yaitu perubahan struktur ekonomi ke arah jasa terutama transaksi eltronik, dukungan dunia usaha untuk peningkatan daya saing dan kualitas SDM serta basis dan kepatuhan pajak yang harus ditingkatkan.

“Walaupun sekarang 2020 kita masih menghadapi ketidakpastian dan 2021 ketidakpastian itu lebih besar lagi, namun kita harus berikhtiar, bekerja keras untuk memulihkan perekonomiannya dan harapannya perpajakannya juga bisa mengikuti,” ujar Febrio menutup paparan.

Selain Febrio, hadir pula mewakili pemerintah Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Heru Pambudi yang masing-masing memaparkan terkait kebijakan teknis perpajakan serta kebijakan teknis bea dan cukai. (cs/aew)