Menkeu: Kondisi APBN Semester I 2020 Sangat Dipengaruhi Covid-19, ke Depan Bergantung pada Program Pemulihan Ekonomi
Jakarta (20/07): Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang bermula dari masalah kesehatan, kemudian menjalar menjadi masalah sosial, ekonomi dan keuangan. Angka kemiskinan Maret 2020 yang baru dikeluarkan BPS yaitu sebesar 9,78% menunjukan peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 9,41%. Pelaksanaan APBN selama Semester I 2020 banyak mengalami perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang semuanya mengalami tekanan yang luar biasa berat. Penerimaan negara pada APBN Semester I 2020 terdampak oleh pelemahan ekonomi domestik dan global, sedangkan belanja tumbuh dengan komposisinya mengalami perubahan yang sangat besar. Hal ini mendorong defisit APBN sebesar 1,57% terhadap PDB.
“Perekonomian ke depan akan sangat bergantung kepada program pemulihan ekonomi dan apakah Covid-19 bisa dikelola dan ini merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi kinerja APBN semester II,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli di Jakarta (20/07) melalui video conference.
Menkeu memaparkan dari sisi penerimaan APBN bahwa realisasi pendapatan negara Semester I tahun 2020 mencapai Rp811,2 Triliun atau 47,7% dari target dalam Perpres 72/2020. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp624,9 Triliun, artinya jika dibandingkan tahun lalu terjadi kontraksi 9,4%. Pendapatan pajak yaitu sebesar Rp521,7 Triliun atau terjadi penurunan 12% dibanding tahun lalu. Pendapatan bea dan cukai masih tumbuh positif 8,8% dengan total realisasi mencapai Rp93,2 Triliun. Sedangkan realisasi PNBP sebesar Rp184,5 Triliun yang dibanding tahun lalu mengalami kontraksi 11,8%.
“Jadi kalau dilihat dari keseluruhan pos-pos penerimaan kita, telah terjadi kontraksi yang cukup dalam kecuali penerimaan hibah dan pendapatan bea dan cukai dan ini yang akan terus kita waspadai,” jelas Menkeu.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, Menkeu mengungkapkan bahwa belanja negara dalam APBN Semester I 2020 telah mencapai Rp1.068,9 Triliun atau 39% dari pagu belanja dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020 dan mengalami kenaikan 3,3% dibandingkan tahun lalu. Belanja K/L mencapai Rp350,4 Triliun dan belanja Non K/L mencapai Rp318,1 Triliun. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp400,4 Triliun masih mengalami negative growth 0,9% karena ada perubahan yang cukup dalam dari berbagai komponen TKDD.
Berdasarkan realisasi penerimaan dan belanja tersebut, diperoleh angka defisit sebesar Rp257,8 Triliun untuk APBN Semeseter I 2020. Sementara pembiayaan sudah terealisasi sebesar Rp416,2 Triliun.
Selanjutnya terkait Outlook APBN 2020, Menkeu menyampaikan bahwa outlook 2020 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Outlook pendapatan negara akan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang mulai kembali pulih dalam kondisi new normal, pemanfaatan insentif fiskal oleh dunia usaha, pergerakan harga komoditas utama dan optimalisasi layanan PNBP K/L. Sedangkan outlook Belanja Negara akan dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan dan penyelesaian berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta akselerasi TKDD. Kemudian pembiayaan utang akan sejalan dengan defisit dan pembiayaan investasi semester II seiring pelaksanaan program PEN.
“Ketidakpastiaan akibat Covid-19 akan masih sangat dominan pada Semester II dan pemerintah akan terus menggunakan tools atau kebijakan dan instrumen untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari Covid-19 serta meringankan beban dan meningkatkan daya tahan masyarakat dan dunia usaha agar tidak hanya mampu bertahan, namun secara bertahap juga mulai melakukan pemulihan dari kegiatan yang dihadapi,” ujar Menkeu. (cs)
