Kemiskinan dan Ketimpangan Meningkat, Apa Peran Kebijakan Fiskal?

Jakarta (23/07) – Pandemi COVID-19 tentunya berdampak pada angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Badan Kebijakan Fiskal mengadakan Seminar Web (Webinar) Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan untuk membahas lebih dalam kebijakan extraordinary yang pemerintah harus ambil agar dapat keluar dari krisis Pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

“BPS merilis hasil survei periode Maret yang sudah menunjukkan bahwa proses pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia trajectory-nya itu terpecah, terputus. Yang tadinya sudah turun terus dengan baik, dan kita mencoba untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai program yang berdampak jangka panjang, tapi survei yang baru dirilis kemarin justru menunjukkan adanya kenaikan angka kemiskinan sedikit, slightly. Kalau ketimpangan secara nasionalnya turun sedikit, tapi di urban area-nya naik sedikit. Ini fenomena yang tidak in line dengan harapan kita, tapi kita paham persis bahwa kita mengalami situasi yang luar biasa, bencana kemanusiaan, Pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini” jelas Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Hidayat Amir saat membuka Webinar.

Amir menambahkan bahwa Bulan Maret untuk Indonesia merupakan tahap awal terjadinya Pandemi COVID-19. Situasi ini memberikan perspektif kepada Pemerintah khsusunya untuk dapat membaca fenomena ini secara lebih baik. Perburukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan kesejahteraan memburuk di Bulan April, Mei, dan Juni. Sedangkan sekarang Bulan Juli sudah mulai ada pembalikan aktivitas ekonomi walaupun masih sangat sporadis, masih banyak risikonya karena kenaikan kasus COVID-19 juga masih sangat tinggi.

“Kami mencoba mengembangkan INDOMOD Versi 2.0 yang nantinya dapat mengukur dampak COVID-19 dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka PEN yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa hal yang harus diperhatikan: pertama, angka kemiskinan melonjak padahal Bulan Maret COVID-19 baru satu bulan, belum mencapai puncaknya. Kedua, program JPS yang nilainya cukup besar Rp203,9T, apakah bisa mengembalikan ke masa sebelum terjadinya Pandemi COVID-19? Dan ketiga, angka pengangguran baru yang mencapai 1,76 juta jiwa hingga Mei 2020,” ungkap Analis Kebijakan Muda BKF Ali Moechtar, dalam paparannya yang berjudul ‘Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan: Asesmen menggunakan INDOMOD’.

SImulasi INDOMOD yang sedang dikembangkan ini akan menganalisis bagaimana program-program pemerintah di bawah JPS, yang diperuntukkan untuk keluarga desil 1 s.d. 6 bisa secara efektif mengurangi dampak COVID-19. Dari mulai Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambahkan benefitnya, begitupun pada program Kartu Sembako yang juga diperluas cakupannya. Kemudian, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya juga memberikan Diskon Listrik, Bansos Tunai kepada warga Non-Jabodetabek, Bansos Sembako kepada warga Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Pra Kerja.

Di sisi lain, terkait kemiskinan anak di Indonesia, data SUSENAS BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa 12% anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional 9.8%.

‘Beberapa macam bantuan sosial dari Pemerintah Pusat ada yang bersifat universal, diberikan dalam jumlah yang sama ke seluruh anak, atau dengan kriteria-kriteria means-testing  seperti pendapatan, konsumsi atau kriteia lain yang dapat diobservasi,” ujar Social Policy Specialist UNICEF Ratnawati Muyanto dalam paparannya yang berjudul ‘Kemiskinan Anak dan Peran Pemerintah di Tingkat Nasional dan Subnasional’.

Sedangkan secara khusus program Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan anak adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan sosial serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan. Kriteria egilibitas penerima manfaat diantaranya: ibu hamil dan menyusui, anak usia 0-6 tahun, dan anak usia 6-21 tahun. (fms)