Kegiatan Industri Manufaktur Indonesia Mulai Pulih

Jakarta (01/09): Kegiatan industri manufaktur Indonesia mulai pulih, ditandai dengan  indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang pada bulan Agustus berada pada level 50,8. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat badan anggaran bersama pada (01/09) di Gedung Nusantara II DPR RI. Dalam kesempatan ini, Menkeu memaparkan kondisi perekonomian terkini dan menyampaikan secara detail Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Menkeu menjelaskan bahwa tekanan Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam di berbagai negara dan mendorong dilakukannya pelebaran defisit. 

“Kita dihadapkan pada kontraksi kuartal kedua sebesar -5,3%, ini yang harus kita lihat agar setiap defisit APBN mampu menahan pemburukan ekonomi dan disisi lain mampu memulihkan ekonomi dan penanganan kesehatannya,” ujar Menkeu.

Aktivitas ekonomi global hingga Bulan Juli terus menunjukan perbaikan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur berada di level ekspansi pertama kalinya sejak pandemi. Di kawasan Asia, level PMI Indonesia untuk pertama kalinya kembali ke level positif di masa pandemi. 

“Ini menunjukan bahwa kegiatan industri manufaktur sudah mulai pulih dan diharapkan pemulihan itu bisa berlanjut,” jelas Menkeu.

Negara-negara lain yang mengalami kontraksi ekonomi di kuartal II juga menunjukan pemulihan dari sisi manufaktur untuk kegiatannya. Namun beberapa negara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand level PMInya masih di bawah 50 karena kontraksi ekonomi mereka sangat dalam. Indonesia sudah berada di 50,8 dan Menkeu berharap agar momentum ini akan  terus dijaga.

Di sektor finansial, pasar keuangan global sudah menunjukan suatu tren stabilisasi sesudah mengalami gejolak yang sangat tinggi pada bulan Maret, April dan Mei 2020. Stabilisasi ini bisa menciptakan momentum untuk pemulihan ekonomi di seluruh dunia.

Terkait proyeksi ekonomi 2021, Menkeu menyampaikan bahwa perekonomian global dan domestik di tahun 2021 diproyeksikan membaik meskipun diliputi ketidakpastian yang tinggi. Diharapkan ketersediaan vaksin akan menambah keyakinan masyarakat dan dunia usaha dalam mempercepat pemulihan ekonomi. 

Pemerintah juga akan tetap melanjutkan kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai countercyclical di tahun 2021 melalui RAPBN yang ekspansif-konsolidatif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat refornasi struktural.

“RAPBN 2021 tetap akan ditujukan untuk sasaran pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional,” ujar Menkeu mengakhiri paparan. (cs)