Pemerintah Indonesia Semakin Fokus terhadap Aksi Iklim

Washington, D.C. (12/10) – International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings (IMF-WBG Annual Meetings) kembali digelar, tahun ini dengan format virtual akibat pandemi COVID-19. Tema Annual Meetings tahun ini adalah ‘Mendukung Pemulihan yang Tangguh’ mengingat hampir seluruh perekonomian negara di dunia mengalami pukulan keras selama pandemi. Agenda pertemuan hari ini, sebagai hari pertama diselenggarakannya Annual Meetings, adalah ‘Pertemuan Ke-4 Para Menteri yang tergabung dalam Koalisi Para Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim’. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati hadir secara virtual pada agenda tersebut. 

“Indonesia bangga menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam aksi iklim. Hal ini kami tunjukkan, misalnya sejak tahun 2018 kami berhasil mengeluarkan pembiayaan iklim inovatif Green Sukuk dengan total USD 2,9 miliar hingga tahun 2020 yang terdiri dari Global Green Sukuk dan Green Sukuk Ritel. Tiga belas tahun lalu, pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak (COP13) UNFCCC dan Bali High-Level Finance Minister Forum yang menyerukan negara-negara untuk meningkatkan aksi iklim secara ambisius,” ujar Sri Mulyani pada sesi intervensi menteri pertama.

Di samping itu, Indonesia juga telah mengimplementasikan mekanisme penandaan anggaran atau Climate Budget Tagging (CBT) dengan mengalokasikan 3,9% dari APBN per tahun sejak 2016-2020 untuk aksi perubahan iklim, yang memenuhi sekitar 34% pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Secara keseluruhan, pertemuan para Menteri ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan-kebijakan pemulihan yang berkelanjutan yang nantinya untuk memperoleh arahan para menteri negara anggota mengenai prioritas kerja koalisi sampai dengan tahun 2021. Selain itu juga bertujuan untuk membangun momentum menuju COP26, serta untuk mengesahkan dokumen inti, Annual Report, yang merupakan dokumen terkait penguatan struktur governance koalisi serta menyepakati Ministerial Statement.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan mekanisme carbon pricing dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan investasi berwawasan lingkungan, serta mengembangkan Kerangka Fiskal Perubahan Iklim (Climate Change Fiscal Framework/CCFF) yang akan memberikan strategi dan kerangka kebijakan fiskal dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan bagian penting dari Paris Agreement.

Keterlibatan Indonesia dalam Koalisi Menteri Keuangan ini memperkaya pandangan mengenai opsi kebijakan dalam penyusunan strategi pemulihan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan. Opsi kebijakan tersebut antara lain carbon pricing, green budgeting, serta peranan sektor keuangan untuk menyalurkan pendanaan investasi yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang ramah lingkungan. Hal yang penting diperhatikan adalah dalam menyusun strategi pemulihan, para pengambil kebijakan tidak boleh melupakan kesejahteraan rakyat. Upaya pemulihan yang berkelanjutan akan berhasil selama aksi perubahan iklim sejalan dengan perbaikan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain terkait aksi iklim, Annual Meeting tahun ini juga akan membahas isu-isu terkait kesehatan (termasuk di dalamnya tentang vaksin COVID-19), kebijakan-kebijakan yang akan diambil pasca pandemi, sektor keuangan yang berkelanjutan, dan sebagainya. IMF dan WBG juga  terus berkoordinasi dengan para partner untuk mengakselerasi respon internasional dan mendukung negara-negara dalam mengatasi pandemi global. (fms