Jakarta (20/10): Tahun 2020 menjadi tahun bersejarah, seluruh dunia mengalami bencana kemanusiaan akibat panedemi Covid-19. Kondisi ini memberikan dampak dan tekanan luar biasa bagi ekonomi global dan domestik, baik dari sisi supply maupun demand. Indonesia dan berbagai negara di dunia saat ini sedang berupaya keras menjaga perekonomian dari krisis dan mencari jalan pemulihan aktivitas perekonomian sejalan dengan penanganan gangguan kesehatan akibat Covid-19. Kajian, analisis, perspektif terkait isu ini menjadi sangat penting untuk memperkaya wawasan dan gagasan bagi para pembuat kebijakan untuk mencari jalan terbaik mengelola kebijakan ekonomi di masa penuh ketidakpastian. Terkait dengan ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali mengundang akademia/analis/peneliti untuk berpartisipasi menyumbangkan gagasan dalam bentuk makalah kebijakan yang dipaparkan dalam Webinar Call For Paper BKF 2020 bertajuk “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dan Peningkatan Kemudahan Berusaha” pada Rabu, (21/10) yang disiarkan melalui kanal Youtube BKF Kemenkeu.
Acara ini menghadirkan Kepala BKF Febrio Kacaribu sebagai keynote speaker serta beberapa pemapar, yakni Ferdian Fadly dari BPS Riau; Subagio Effendi dari Direktorat Jenderal Pajak; Teguh Santoso dari Universitas Padjajaran; Pihri Buhaerah dari LIPI; Muhammad Abrar dari BPS Aceh Tenggara; dan Moh. Ahlis Djirimu dari Universitas Tadulako. Selain itu, hadir pula Staf Khusus Menteri Keuangan Titik Anas; Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Hidayat Amir, Della Temenggung dari PROSPERA dan Yose Rizal Damuri dari CSIS sebagai penanggap serta Leonard Samosir dari Metro TV sebagai moderator.
“Selamat kepada para pemenang artikel Call For Paper BKF 2020, saya menyambut baik sekali acara webinar ini sebagai sarana untuk mendapat hasil kajian, analisis dan perspektif dari kalangan akademisi dan masyarakat umum terkait isu aktual ini dalam rangka memperkaya gagasan dan wawasan dan gagasan bagi para pembuat kebijakan untuk mencari jalan terbaik dalam mengelola kebijakan ekonomi di masa penuh ketidakpastian ini,” ujar Febrio dalam Keynote Speech-nya.
Febrio melanjutkan, bahwa dalam perpektif jangka menengah, Indonesia sedang terus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, prospek peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dan kemudahan berusaha perlu terus dikaji untuk mengembalikan proses pembangunan ekonomi nasional kembali ke jalur menuju negara maju.
Dalam laporan Ease of Doing Business 2020, Indonesia dinilai mengalami perbaikan kemudahan berusaha dalam lima area, starting a business yang didukung kebutuhan platform online; getting electricity; paying taxes yang didukung sistem pembayaran online; trading across border dan enforcing contract. Namun demikan, peringkat Indonesia masih belum optimal dan masih mengalami stagnasi dalam dua tahun terakhir. Pemerintah sadar bahwa perlu adanya percepatan perbaikan atas indikator-indikator lain yang masih tertinggal melalui terobosan baru yang dapat memperbaiki iklim investasi nasional. Hal ini juga memiliki peranan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus melanjutkan upaya reformasi struktural yang telah berjalan selama lima tahun terakhir.
Febrio menambahkan bahwa sejalan dengan hal tersebut, APBN 2021 ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi struktural dengan kombinasi kebijakan penanggulangan Covid-19 serta kebijakan belanja 2021 yang difokuskan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. (cs)
Share