Jakarta (05/11): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar Bincang APBN Goes to Campus Sumatera, yakni merupakan rangkaian acara Bincang APBN 2021 yang bertujuan untuk mensosialisasikan perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan fiskal tahun 2021 kepada mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini digelar secara virtual dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Rahadian Zulfadin dan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan APBN BKF Dewi Puspita serta Ekonom Sumatera Barat Hefrizal Hendra sebagai penanggap. Peserta acara kali ini adalah mahasiswa yang berasal dari 10 perguruan tinggi di Pulau Sumatera , yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Lampung, Universitas Andalas, Universitas Syah Kuala, Universitas Medan Area, Universitas Bung Hatta, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau dan Universitas Jambi.
Di sesi pertama, Rahardian menyampaikan tentang Perkembangan Ekonomi Terkini. Rahadian menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di ranah global yang semakin meningkat membuat ketidakpastian masih sangat tinggi. Akibatnya, hampir seluruh negara berkembang diproyeksikan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dalam di 2020. Dalam rangka menangani Covid-19 dan dampaknya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang komprehensif dengan anggaran sebesar Rp695,2 Triliun yang terdiri dari program kesehatan sebesar Rp87,55 Triliun dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 T. Program PEN ini terdiri dari perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM, dukungan untuk Sektoral K/L & Pemda, Pembiayaan Koorporasi dan Insentif Usaha.
Selanjutnya, Dewi sebagai narasumber kedua menyampaikan tentang kebijakan APBN 2021 yang bertema recovery dan reformasi.
“Kita harus selalu optimis, harapannya dengan program recovery dan reformasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dewi.
Untuk mendukung akselereasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Dewi menyampaikan 7 kebijakan strategis dalam APBN 2021 yaitu anggaran Pendidikan, Rp550,5 Triliun, Kesehatan Rp169,7 Triliun, Perlindungan Sosial Rp 421,7 Triliun, Infrastruktur Rp413,8 Triliun, Ketahanan Pangan Rp104,2 Triliun, Pariwisata Rp15,7 Triliun dan ICT Rp29,6 Triliun.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara flesibilitas dan pengendalian risiko dalam percepatan recovery dan penguatan reformasi.
“Meskipun kita butuh biaya lebih banyak, namun tetap dalam pengendalian, caranya penggunaanya harus efektif,” jelas Dewi. (cs)
Share