Ini Tantangan Ekonomi Menuju Indonesia Maju 2045

Jakarta (11/11):  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu berkesempatan menjadi narasumber dalam acara Forum Merdeka Barat 9 yang bertema “Reformasi dan Transformasi Ekonomi” pada Selasa, (11/11) melalui video conference. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini bertujuan untuk mendiseminasikan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah kepada media dan publik.

“Tujuan utama tranformasi ekonomi Indonesia adalah untuk mencapai perekonomian yang lebih berdaya tahan tinggi dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi di masa depan sebagaimana dicanangkan pemerintah Indonesia memliki cita-cita menjadi negara terbesar ke 4 di dunia secara ekonomi pada tahun 2045,” ujar Febrio.

Lebih lanjut, Febrio menyampaikan bahwa tidak hanya skalanya yang besar, namun juga penghasilan per kapitanya harus lebih besar dan merata. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian ini harus didukung infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, mampu menyerap perkembangan tekonologi yang cepat, tata ruang lahan yang baik, dan tentunya juga dukungan kebijakan dari sisi ekonomi, politik dan hukum.

Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir cukup stabil dan cukup tinggi di sekitar 5%. Progress perbaikan Indonesia ini sudah menuai hasil. Sesuai dengan klasifikasi yang dibuat Bank dunia tahun 2019, Indonesia mulai menjadi upper middle income country.

“Namun demikian, tantangan selanjutnya adalah berapa lama Indonesia dapat lulus dari predikat middle income country menjadi high income country, hal ini tentunya dapat terwujud jika pertumbuhan ekonomi terus dapat diakselerasi,” jelas Febrio.

Beberapa tantangan perekonomian antara lain tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu di perbaiki, terutama di tiga sumber pertumbuhan yaitu kapital, tenaga kerja dan total factory productivity. Kemudahan berusaha di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, modal demografi masih belum dimanfaatkan optimal. Indonesia perlu memaksimalkan angkatan kerja menganggur untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek. Dari sisi adopsi teknologi, mayoritas produk-produk nasional yang menjadi komoditas ekspor didukung oleh teknologi yang masih relatif rendah sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut menjadi kurang optimal.

Selain isu domestik, yang menjadi tantangan ekonomi juga datang dari eksternal seperti pandemi Covid-19. Pandemi ini menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek.

“APBN merupakan instrumen utama untuk merespons dampak pandemi, mendukung pemulihan serta menjaga reformasi ke depan,” ujar Febrio.

Oleh karena itu, APBN 2021 diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi menuju Indonesia Maju. Namun, untuk mecapai tujuan strategis pembangunan yaitu mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, APBN saja tidak cukup, Indonesia perlu reformasi yang lebih komprehensif. Langkah konkrit pemerintah dalam mewujdukan reformasi struktural salah satunya dengan UU Cipta Kerja: penyederhanaan regulasi; pemotongan birokrasi; mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi; dan insentif perpajakan. (cs)