Jakarta (19/11) – Setelah sukses menyelenggarakan acara Bincang APBN 2021 Goes To Campus ke Pulau Sumatera dan Jawa, hari ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melanjutkan rangkaian acara yang ditujukan untuk para mahasiswa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Lebih dari 200 mahasiswa dan dosen berpartisipasi dalam acara virtual kali ini. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Adi Budiarso berkesempatan membuka acara hari ini yang bertemakan ‘Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan untuk Keuangan Inklusif 2021’.
“COVID-19 membawa dampak signifikan sehingga memperlemah aktivitas perekonomian dan kinerja makro fiskal yang pada akhirnya memicu new baseline. Kinerja makro fiskal kedepan sangat dipengaruhi efektivitas penanganan COVID-19, recovery ekonomi, keberhasilan reformasi dan kemampuan meredam uncertainty”, ungkap Ardi Sugiyarto, Analis Kebijakan Ahli Muda BKF saat menjelaskan ‘Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebjakan APBN Indonesia’.
Kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun 2021 bersifat ‘ekspansif-konsolidatif’ dalam rangka ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’ sebagaimana tema APBN 2021 yang telah disahkan. Konsolidasi fiskal yang mulus dengan defisit kembali maksimal 3% dari PDB diprediksi akan terjadi mulai tahun 2023, dan hanya dapat dilakukan apabila dibarengi dengan paket reformasi yang holistik: reformasi perpajakan, reformasi belanja, inovasi pembiayaan, serta pengendalian utang.
Acara kali ini juga memberikan pemahaman kepada para mahasiswa bagaimana kebijakan fiskal dan sektor keuangan dapat bersinergi untuk keuangan inklusif. Keuangan inklusif akan membuka kesempatan bagi seluruh segmen masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi demi mencapai pembangunan nasional.
“Yang menarik, pemerintah tidak hanya fokus pada Strategi Nasional Keuangan Inlusif (SNKI) secara umum, namun ada juga SNKI yang khusus untuk perempuan untuk memastikan seluruh perempuan di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, dan peluang untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh komitmen untuk memberikan layanan keuangan yang adil dan inklusif, serta program yang responsive terhadap berbagai kebutuhan perempuan dan mempertimbangkan berbagai hambatan gender seperti mengurus rumah tangga”, jelas Bahtiar Fithkasya, Analis Kebijakan Ahli Muda BKF.
Indonesia juga menjadi bagian dari inisiatif internasional (G20, APEC, The ASEAN Financial Inclusion Framework) yang bertujuan untuk memperkuat inklusi keuangan serta pengarusutamaan gender. Strategi Inklusi Keuangan Wanita Nasional ini memberikan kerangka kerja untuk implementasi komitmen tersebut. (fms)
Share