Ini Kebijakan Fiskal untuk Dukung Ekonomi Hijau

Jakarta (16/12):  Tantangan perekonomian dunia terus datang silih berganti. Sebelum Covid-19, tantangan perekonomian global berasal dari isu ekonomi dan politik yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan saat ini, yakni pandemi Covid-19, menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek. Di masa depan, tekanan ekonomi mungkin menjadi lebih tidak terduga, mendorong ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda di Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Fino Valico Waristi dalam Dialog Ekonomi Hijau yang bertema “Perspektif APBN untuk Mendukung Ekonomi Hijau di Era Covid-19” pada Rabu, (16/12) melalui video conference.

Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Noor Syaifudin menyampaikan terkait kebijakan fiskal dalam merespons isu perubahan iklim.

“Isu perubahan iklum ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, pemerintah sudah menyiapkan perangkat kebijakannya sejak dulu,” ujar Noor.

Lebih lanjut, Noor menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim melalui berbagai ratifikasi kebijakan internasional yaitu Paris Agreement. Hal ini juga diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 .

“Ini sebuah respons kebijakan untuk membuat kerangka yang sangat baik terkait isu lingkungan dan perubahan iklim,” jelas Noor.

Noor juga menjelaskan bahwa dalam menangani isu perubahan iklim, tidak cukup hanya dukungan dari pemerintah, namun diperlukan mekanisme lain seperti inovasi financing. Di tengah pandemi pemerintah menerbitkan global green sukuk. Indonesia merupakan pioneer dalam penerbitan green sukuk dan mendapatkan penghargaan internasional. Hasil green sukuk ini dedicated untuk bebrapa sektor diantaranya terkait transport berkelanjutan,  penanggulangan langkah perubahan iklim, dan pengelolaan sampah.

“Hal ini yang kita coba baca bahwa ada sebuah kerangka yang telah disiapkan oleh pemerintah yang ternyata mendapat respons yang cukup positif dari investor,” ujar Noor.