Berdialog secara Virtual, Pemerintah Indonesia dan Australia Bahas Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi

Jakarta (22/02) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Australian Treasury kembali menggelar Economic Policy Dialogue (EPD) pada Senin, 22 Februari 2021. Di tengah pandemi COVID-19, dialog antar dua negara ini dilakukan secara virtual dan membahas mengenai perkembangan ekonomi makro dan isu-isu internasional; strategi pembiayaan APBN; dan reformasi program perlindungan sosial. Hadir membuka acara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa EPD merupakan platform penting untuk membangun sinergi dan meningkatkan efektivitas kemitraan bilateral antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Australian Treasury.

“Senang sekali, meskipun masih dalam masa pemberlakuan physical distancing, kita tetap dapat menyelenggarakan pertemuan penting ini, hal ini menunjukan betapa pentingnya EPD dan relevansinya bagi institusi kita,” ujar Febrio.

Febrio mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 dampaknya terhadap perekonomian sangat besar. Sebagian besar negara, perekonomiannnya terkontraksi pada tahun 2020 termasuk Indonesia yang mengalami pertumbuhan negatif -2,07%. Meskipun begitu, angka ini masih relatif lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara peers dan negara-negara G20.

“Pandemi COVID-19 telah menghadapkan kita dengan berbagai macam tantangan, tetapi pada saat yang sama hal itu juga memberi kita kesempatan untuk meningkatkan banyak aspek ekonomi kita dan mengatasi kelemahan dalam sistem kita saat ini,” jelas Febrio.

Dalam dialog ini, disampaikan juga oleh Delegasi Indonesia Rahadian Zulfadin bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan game changer dalam penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Pertama, yaitu intervensi kesehatan melalui vaksinasi, penguatan 3M, 3T, dan intervensi lainnya seperti penyediaan APD dan sarana prasarana. Kedua, survival and recovery kit melalui perlindungan sosial pada program PEN 2021 yang membantu masyarakat miskin dan rentan serta UMKM. Ketiga, yakni reformasi struktural untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional.

Hampir seluruh negara di dunia merespons dampak pandemi Covid-19 dengan melebarkan defisit anggarannya sebagai instrumen countercyclical untuk mempercepat pemulihan ekonomi, tidak terkecuali Indonesia dan Australia. Kondisi tersebut melatarbelakangi relevansi isu strategi pembiayaan sebagai salah satu agenda dalam dialog ini.  Dalam hal ini, Indonesia memilih fokus dalam optimalisasi sumber pendanaan non-utang (termasuk pemanfaatan SAL), pinjaman program dari mitra pembangunan, penerbitan SBN yang lebih terarah dan terencana, serta kolaborasi dengan Bank Indonesia. Di sisi lain, Australia juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi pascapandemi dengan tujuan akhir untuk menjaga tingkat pengangguran di bawah 6% dan mengurangi proporsi utang terhadap GDP mereka yang saat ini dalam kisaran 34,5%.

Seperti halnya pada saat krisis keuangan sebelumnya, Indonesia juga mencoba untuk memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan reformasi terhadap sistem perlindungan sosial bagi warganya. Berbagai isu seperti kelembagaan, efektivitas dan cakupan bantuan sosial, serta integrasi data menjadi tantangan pemerintah apabila ingin berkomitmen untuk mencapai “Indonesia Maju” pada 2045. Sementara itu, kuatnya fondasi sistem perlindungan sosial di Australia yang telah dirintis sejak 1909 menyebabkan terjaganya sistem dari dampak masif pandemi, salah satunya melalui keberadaan “Single Touch Payroll” yang membantu pemerintah Australia dalam proses distribusi bantuan sosial selama pandemi.

Selanjutnya, kedua pihak juga mendiskusikan persiapan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022. Saat ini, Pemerintah Indonesia masih melakukan finalisasi dalam penentuan tema presidensi yang akan disusun berdasarkan tiga pilar: Promoting Productivity, Increasing Resilient and Stability, dan Ensuring Sustainable and Inclusive Growth. Australia juga terus memberikan dukungan bagi Indonesia, baik dalam penyusunan agenda prioritas, kolaborasi pada pengusungan infrastruktur sebagai agenda, maupun bantuan berupa penempatan secondee Australian Treasury di Kemenkeu. Kedua pihak juga telah berkolaborasi melalui loka karya yang dilakukan pada akhir Desember 2020 sebagai sarana Australia dalam berbagi pengalamannya sebagai presidensi G20 tahun 2014.

(cs)