Refleksi Kinerja Pemerintah Tahun 2020 dan Strategi Pemulihan Ekonomi Tahun 2021

Jakarta (02/03) – Setahun sudah pandemi COVID-19 di Indonesia. Evaluasi kinerja pemerintah menjadi sorotan publik. Malam ini Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjadi narasumber pada acara talkshow: Business Talk dengan tema ‘Refleksi 1 Tahun Pandemi, Secepat Apa Pumulihan Ekonomi?’ yang ditayangkan secara langsung oleh Kompas TV. Turut hadir juga sebagai narasumber lainnya Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani serta Direktur Next Policy dan Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal.

“Kita melihat 2020 memang kejadian yang extraordinary di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Tekanannya langsung dirasakan oleh masyarakat, dampaknya langsung kepada mobilitas yang mencerminkan aktivitas ekonomi. Begitu mobilitas terkoreksi, masyarakat tidak bisa bergerak, kalau bergerak kena COVID, maka usaha harus berkurang. Nah ini yang membuat 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan sangat berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah kita lihat”, jelas Febrio. 

Febrio melanjutkan bahwa jika dilihat secara teliti, dibandingkan dengan negara-negara G20 ataupun negara-negara ASEAN, kontraksi perekonomian Indonesia berada di -2.1%. Dimana kontraksi perekonomian negara-negara lain banyak yang menyentuh angka double digit. Evaluasi penanganan pandemi di Indonesia dapat dikatakan relatif cukup moderat. Begitupun defisit yang juga dapat dijaga pada 6.1%, dibandingkan negara lain yang menyentuh double digit.

“Ini menandakan tata Kelola dan manajemen perekonomian selama pandemi baik. Kita berhasil merlakukan kolaborasi yang kuat (pemerintah, dunia usaha, dan seluruh stakeholder),” lanjut Febrio.

Di sisi lain, angka kemiskinan Indonesia selama pandemi  memang meningkat. Namun Febrio menyebutkan jika selama tahun 2020 Pemerintah tidak mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggolontorkan dana sebesar Rp200an triliun untuk perlindungan social, angka kemiskinan akan jauh lebih tinggi. Lebih lanjut, World Bank jugatelah menyatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia seharusnya lebih dari 11%, namun Indonesia berhasil menjaga pada kisaran 10%.

“Ini artinya program pemerintah memang sudah sangat fokus dan ditargetkan secara spesifik untuk menolong masyarakat miskin dan rentan. Sehingga selama pandemi masyarakat kelas bawah terlindungi hidupnya dan tidak jatuh terlalu jauh dalam kemiskinan,” tambah Febrio.

Pemerintah banyak belajar dari manajemen perekonomian selama tahun 2020. Oleh karenanya, Pemerintah menaikkan anggaran PEN menjadi Rp 699,43 T untuk tahun 2021. Kenaikan yang mencapai 21% sebagai upaya agar seluruh pihak bisa lebih cepat lagi bergerak dalam menangani pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

Stretegi lainnya untuk memulihkan perekonomian Indonesia, Pemerintah berupaya bagaimana pertumbuhan ekonomi sudah mulai terealisasi dengan baik dari mulai kuartal I tahun 2021. Salah satunya dengan mengeluarkan ebijakan insentif pajak mobil dan perumahan untuk kelas menengah yang daya belinya tertahan selama pandemi. Ini dilakukan mengingat besarnya porsi konsumsi, yakni 57% dari PDB Indonesia. (fms)