Hingga Februari 2021, Penerimaan dan Belanja Negara Tumbuh Positif

Jakarta (23/03): Perekonomian di bulan Februari melanjutkan perbaikan seiring upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sambil terus menggerakkan ekonomi. Dalam Konfrensi Pers APBN Kita pada Selasa, 23 Maret 2021 yang digelar secara virtual, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah tetap mewaspadai perkembangan ekonomi, terutama akibat tekanan global dengan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi don keuangan domestik. Program vaksinasi yang sudah berjalan diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan. Pemulihan ekonomi semakin kuat yang diroyeksikan tumbuh di kisaran 4,5-5,3%.

“Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita jaga dari sisi konsistensi proyeksi dan terutama kalau ada tanda-tanda pemulihan yang perlu diperkuat, sementara kita juga mengelola kemungkinan terjadinya dinamika global yang menimbulkan risiko,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa APBN masih menjadi penggerak utama perekonomian. Per Februari 2021, pendapatan negara tumbuh positif terutama ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp181,8 triliun, yakni 12,6% dari target. Penerimaan pajak terkontraksi 4,8%, namun lebih baik jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kepabeanan dan cukai tumbuh 42,1% yang didorong oleh penerimaan cukai dan bea keluar.

Di sisi lain, belanja negara juga tumbuh positif didorang pertumbuhan belanja barang dan modal. Belanja pemerintah pusat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini merupakan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  

“Sampai akhir Februari kita sudah belanja 282,7 triliun atau naik 1,2% dari tahun lalu,” ungkap Menkeu.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 15,8% didorong peningkatan belanja barang dan belanja modal, termasuk pelaksanaan vaksinasi. Belanja non K/L tumbuh 6,1% didorong oleh realisasi subsidi energi. Sedangkan defisit APBN yaitu sebesar Rp63,6 triliun atau 0,36% terhadap PDB. 

Sektor kesehatan menjadi sektor pendukung pemulihan ekonomi dan pondasi bagi peningkatan produktivitas nasional. Menkeu menegaskan bahwa keberlanjutan dukungan APBN akan terus dilakukan melalui alokasi belanja negara yang efektif dan insentif fiskal yang terarah dan terukur. (cs)