Pemerintah: Pemulihan Kawasan Hijau akan Bantu Pacu Pemulihan Ekonomi

Jakarta (04/05) ? Rangkaian acara Asian Development Bank Annual Meeting (ADB AM) 2021 resmi dimulai. Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani berkesempatan menjadi salah satu panelis pada Seminar ?Meningkatkan Standar Ambisi Iklim? dalam rangka menuju Konferensi Perubahan Iklim ke-26 yang diselenggarakan oleh United Nation. Seminar ini membahas bagaimana pemulihan Kawasan hijau yang inklusif dan Tangguh dapat memacu aktivitas ekonomi, serta sebagai sarana berbagi pengalaman dari negara anggota yang belum lama menganut rencana iklim nasional jangka panjang yang ambisius dan menggarisbawahi pentingnya peran keuangan dalam agenda iklim global.

?Selain menghadapi tantangan COVID-19, perubahan iklim juga menjadi bagian dari tantangan yang perlu ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Saat ekonomi mulai pulih, emisi juga akan meningkat. Pemerintah harus menyadari bahwa risiko dampak emisi dapat membahayakan kelangsungan kesejahteraan ekonomi. Mencegah perubahan iklim agar tidak menimbulkan kerugian permanen pada ekonomi membutuhkan perubahan struktural mendasar pada ekonomi kita. Oleh karenanya, dimasukkannya perubahan iklim ke dalam prioritas pembangunan menjadi sangat penting,? jelas Sri Mulyani.?

Pemerintah telah mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menyusun Rencana Aksi nasional, baik dari sisi mitigasi maupun adaptasi. Pemerintah telah secara konsisten mengalokasikan sekitar 4,1% dari APBN untuk tindakan iklim selama lima tahun terakhir.

?Kami akan terus memperkuat reformasi untuk mencapai agenda iklim. Secara nasional, kami telah memperbarui Kontribusi yang Nationally Determined Contribution (NDC) dan akan segera menyelesaikan Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR) yang akan memetakan jalur untuk mencapai emisi nol bersih,? lanjut Sri Mulyani.

Indonesia menjadikan pandemi sebagai momentum menuju transisi hijau yang lebih kuat dan lebih baik. Untuk memastikan bahwa kita dapat mempertahankan upaya kita dalam jangka panjang, Pemerintah juga telah meluangkan waktu dan upaya untuk menciptakan dan memungkinkan pihak lain untuk berperan serta dalam menghasilkan dan memobilisasi pendanaan iklim, antara lain dengan memperluas penandaan anggaran iklim, menugaskan BUMN, BLU dan Dana Institusional yang berdedikasi untuk mencari dan memobilisasi dana untuk aksi iklim dan lingkungan.

?Pemerintah akan segera menerapkan penetapan harga karbon untuk mengurangi emisi, meningkatkan partisipasi swasta, dan meningkatkan pendapatan pemerintah untuk mendorong investasi hijau. Langkah ini juga merupakan cerminan dari upaya pemerintah melakukan konsolidasi fiskal untuk rekonsiliasi perekonomian,? papar Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa penting untuk meningkatkan artisipasi swasta, termasuk dengan mempromosikan keuangan berkelanjutan. Penting juga bagi para pelaku bisnis di Indonesia untuk mulai mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) ke dalam kegiatan bisnis mereka. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pendanaan iklim, tetapi juga untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan yang dapat menghindari kerugian dan kerusakan reputasi. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan lembaga keuangan untuk meningkatkan green portfolio-nya. (FMS)