Jakarta (05/05): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri sesi Governors’ Business yang merupakan rangkaian Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting (AM) 2021. Dalam pertemuan ini, dibahas antara lain mengenai highlight ekonomi baik di level global, regional maupun domestik; perkembangan terkini kerja sama Indonesia-ADB, dan usulan penguatan kerja sama Indonesia-ADB. Adapun statement Menkeu telah disampaikan secara tertulis yang dimuat dalam laman ADB. Dikutip dari laman ADB, Menkeu mengungkapkan apresiasinya kepada Presiden Asakawa atas kepemimpinannya yang kuat dalam menavigasi ADB selama situasi pandemi ini.
Lebih lanjut, Menkeu juga berterima kasih kepada Dewan Direksi, Manajemen Bank dan semua staf atas kinerjanya yang luar biasa selama satu tahun ini mempertahankan keberadaan ADB yang kuat dalam mempercepat pemulihan negara anggota dan menjaga peran aktifnya dalam pembangunan global.
Dalam pernyataan tertulisnya, Menkeu juga meminta ADB untuk meningkatkan dukungannya kepada less-developed country dalam merespons pandemi COVID-19, khususnya terkait vaksin. Menkeu menyampaikan bahwa ADB perlu membangun kemitraan yang kuat dengan COVAX, GAVI, UNICEF, WHO serta produsen swasta untuk memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin yang adil. Selain itu, ADB juga harus mendukung negara untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap wabah di masa depan melalui bantuan teknis dan knowledge sharing.
Menkeu mewakili Indonesia, juga menyerukan peningkatan peran ADB dalam mendukung pemulihan ekonomi negara anggota. Tahun ini, kepercayaan terhadap ekonomi global meningkat. IMF World Economic Outlook (WEO) pada bulan April memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 6% pada 2021, moderat menjadi 4,4% persen pada 2022. Perkembangan optimis ini diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam pemulihan ekonomi global yang berbasis luas dan berkelanjutan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Indonesia juga mengajak ADB memajukan upaya dalam mendukung SDGs. Pandemi yang mengarah pada krisis kesehatan telah menempatkan isu-isu lingkungan, perubahan iklim, dan ketahanan sebagai pusat dari upaya bersama kita untuk pembangunan. Masalah tersebut meningkatkan kemungkinan wabah penyakit, menyebabkan pandemi dan krisis kesehatan serupa atau bahkan lebih buruk dari yang saat ini sedang kita alami. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan pandemi ini untuk mempromosikan pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia menginginkan ADB mengembangkan strategi manajemen risiko untuk membantu negara-negara beradaptasi dengan dampak guncangan ekonomi, bencana alam dan pandemi. Indonesia sendiri telah memperbarui Nationally Determined Contribution (NDC)) untuk meningkatkan kapasitas adaptif dan ketahanan iklim sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan. (cs)
Share