Jakarta (14/09) – Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan isu-isu yang selama ini telah dibahas di forum G20, Ia melanjutkan membahas tujuh agenda utama Jalur Keuangan (Finance Track) yang akan dibahas pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 mendatang.
“Untuk Finance Track G20 ini, topiknya konsisten dengan Sherpa Track. Bagaimana mempromosikan produktivitas, menciptakan ketahanan dan stabilitas, dan menjamin adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusi. Untuk Finance Track akan membahas 7 agenda. Yang pertama dan terpenting adalah negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi memulihkan ekonomi global sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa topik yang akan paling sering dibahas adalah kapan negara-negara G20 yang menerapkan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter akan menetapkan titik awal dimulainya exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak berkelanjutan secara bertahap dan terkoordinasi sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan global akan terus berkelanjutan. Ia menegaskan ini bukanlah hal yang mudah karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Seperti halnya kebijakan fiskal di Indonesia yang extraordinary di mana selama pandemi, Pemerintah memperbolehkan defisit di atas 3% tidak akan berjalan selamanya.
Kedua, bagaimana seluruh negara melihat dampak COVID-19 yang tidak hanya di bidang Kesehatan, namun dampak luka dari perekonomian. Ada supply disruption, ada perusahaan yang mengalami kesulitan di neracanya dan tidak semudah itu untuk dapat pulih. Bagaimana kebijakan-kebijakan akan didesain terkait produktivitas dan membuat ekonomi pulih kembali.
Ketiga, terkait rupiah digital (Central Bank Digital Currency) dibahas selanjutnya oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kemudian yang keempat mengenai keuangan yang berkelanjutan (sustainable finance). Bagaimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya di level global, yakni perubahan iklim. Maka akan dibahas Green Finance Facility termasuk bagaimana stimulus fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana kebijakan infrastruktur digital untuk meningkatkan manfaat dan mobilisasi investasi pihak swasta.
Kelima, Cross Boarder Payment yang merupakan salah satu isu yang penting dari sisi perkembangan sistem pembayaran seiring berkembangnya teknologi digital dan ekonomi digital.
“Selanjutnya (keenam), inklusi keuangan (financial inclusion) yang merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM dan bagaimana digitalisasi dari UMKM. Ini adalah topik yang sangat penting dan relevan dengan Indonesia dan akan menjadi prioritas pada G20 Finance Track,” lanjut Sri Mulyani.
Terakhir, kita juga akan membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle. Disini akan banyak membahas terkait insentif perpajakan, digitalisasi pajak, praktik-praktik penghindaran pajak terutama terkait Base Erosion Profit Shifting, transparansi pajak, perkembangan pajak, dan kepastian pajak.
“Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang saat ini juga sedang melakukan reformasi perpajakan. Dan ini juga merupakan kebijakan yang sangat penting dan prioritas di pertemuan G20. Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar dalam melihat perkembangan dunia, termasuk dengan adanya teknologi digital ini kita tidak dirugikan. Tapi justru mendapatkan manfaat yang maksimal baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan”, tegas Sri Mulyani.
Di samping itu, terdapat juga agenda-agenda warisan Presidensi G20 Italia yang harus tetap dijaga dan dilanjutkan. Pertama, dukungan global untuk seluruh negara miskin dan rentan yang terdampak COVID-19 melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), serta restrukturasi utang dan dukungan-dukungan lain bagi negara miskin.
Kedua, investasi infrastruktur khususnya dari sisi pembiayaan dan transformasi dari munculnya infrastruktur digital. Ketiga, agenda keuangan berkelanjutan yang menyangkut bagaimana negara-negara bisa mentransformasikan perekonominya untuk mendukung agenda perubahan iklim secara adil dan terjangkau. Agenda ini sangat relevan dengan Indonesia karena Indonesia memiliki sumber energi yang tak terbarukan namun seraya memiliki kepentingan untuk menjaga dan melakukan transformasi yang baik, sehingga nantinya diharapkan tidak ada yang dirugikan. Terakhir, penguatan regulasi keuangan dalam rangka pengembangan sistem keuangan digital.
“Finance Track ini akan ada 28 pertemuan sepanjang tahun 2022. Untuk Finance Track, kita akan memulai kick-off meeting nya pada bulan Desember 2021 di mana Presidensi Italia akan di take over menjadi Presidensi Indonesia. 28 pertemuan ini terdiri dari 6 pertemuan tingkat menteri, 4 pertemuan tingkat deputi, 16 pertemuan tingkat working group, dan 2 pertemuan eminent group atau seminar internasional. Untuk keseluruhan G20 akan ada sekitar 150 pertemuan, yaitu 1 KTT level pimpinan negara, 17 pertemuan tingkat menteri, 10 pertemuan tingkat deputi, dan lebih dari 100 pertemuan lainnya,” tutup Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengaku bahwa tahun ini akan menjadi tahun dengan kepadatan dan kesibukan yang luar biasa dalam mempersiapkan Presidensi G20 Indonesia dan tentunya membutuhkan seluruh dukungan masyarakat agar pertemuan ini bisa terselenggara sukses. Tidak hanya untuk membawa harum nama bumi pertiwi, namun juga untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah global yang relevan bagi Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya secara khusus. (fms)
Share