Jakarta (14/09): Transparansi dan komitmen Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk senantiasa mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya dengan akuntabel dan kredibel penting untuk dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menggelar acara Rakernas Akuntansi 2021 yang salah satu rangkaian acaranya merupakan Talkshow bertema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi” yang ditayangkan secara virtual melalui Youtube KemenkeuRI pada Selasa, 14 Sepetember 2021. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu hadir sebagai pembicara yang memaparkan materi terkait Terobosan Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi untuk Kebangkitan Ekonomi.
“Kondisi pandemi ini jelas bukan masalah Indonesia saja, ini merupakan masalah global dan seluruh dunia masih terus menghadapi kendala ini dan terus mencari solusi untuk bisa hidup bersama dengan pandemi ini,” ujar Febrio.
Lebih lanjut, Febrio menjelaskan bahwa dalam perkembangan terakhir kasus Covid-19, dunia mengalami gelombang ketiga baik dari kasus hariannya maupun kematiannya. Untuk kasus harian, posisi Indonesia sudah jauh membaik dibandingkan pertengahan Juli lalu. Febrio juga menyampaikan bahwa meskipun sudah 2 tahun kita seperti terbiasa menghadapi pandemi, namun kondisi saat ini masih merupakan kondisi extraordinary.
“Jika kita flashback ke tahun 2020, yang kita hadapi benar-benar kita tidak tahu, namun kemudian yang dilakukan oleh Indonesia ialah melakukan respons yang sangat cepat, bukan hanya menyiapkan kebijakannya, namun menyiapkan dasar perundang-undangan yang kuat untuk kita mengambil kebijakan di masa extraordninary tersebut,” jelas Febrio.
Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi keuangan negara karena ada beberpa adjustment yang perlu dilakukan. Namun di tengah tantangan ini, pemerintah dari pusat sampai daerah ternyata bisa cukup responsif dan fleksibel sehingga bisa meredam dampak negatif di 2020.
Pada tahun 2021, Indonesia menghadapi delta varian. Oleh karena itu, pemerintah harus terus waspada sambil terus mengakselerasi pemulihan dan melakukan reformasi. Menuju tahun 2022, kita juga masih harus waspada menuju hidup yang berdampingan dengan endemi ini. Disiplin fiskal harus terus kita tegakkan, sehingga 2023 kita akan kembali pada disiplin yang kuat dengan mengembalikan defisit maksimal 3% dari PDB 2023.
Beberapa dukungan APBN untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat dilanjutkan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan rincian sebagai berikut: perlindungan sosial Rp186,64 triliun; kesehatan Rp214,96 triliun; insentif usaha Rp62,83 triliun; dukungan UMKM dan korporasi Rp162,40 triliun; dan program prioritas Rp117,94 triliun.
“Saat ini kita terus mengejar pelaksanaan program PEN tersebut,” tegas Febrio.
Febrio menambahkan bahwa dalam konteks menghadapi pandemi ini, hal pertama yang dipriortiaskan adalah melindungi masyarakat, baik dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah juga perlu melihat ke depan tentang apa yang harus dilakukan terkait sumber daya manusia (SDM).
“Pendidikan harus terus kita dorong, kesehatan harus kita perkuat bukan hanya dalam menghadapi pandemi namun juga fasilitas kesehatan dalam menghadapi kualitas SDM kita yang terus meningkat, infrastruktur harus kita lanjutkan untuk memastikan bahwa daya saing kita meningkat dan untuk memastikan biaya logistik lebih kompetitif sehingga dapat menghasilkan output yang kompetitif juga, reformasi fiskal harus kita lakukan misalnya reformasi perpajakan, serta spendingnya juga kita pastikan semakin baik, dan APBN terus kita dorong untuk menjadi countercylical yang kuat,” tutup Febrio. (cs)
Share