Jakarta (18/2): Gelaran Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah usai dan berlangsung dengan lancar. Pertemuan selama dua hari yang sebelumnya diawali dengan pertemuan tingkat deputi berhasil menelurkan kesepakatan bersama antar negara di G20 yang tertuang dalam komunike.
Dalam komunike pertama di bawah Presidensi G20 Indonesia, negara anggota menyepakati komitmen terkait enam agenda, yaitu ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan, infrastruktur dan perpajakan internasional.
Menteri Keuangan, RI, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers sesaat setelah penyelenggaraan berakhir, menyampaikan bahwa para negara anggota G20 memahami pemulihan global akan terus berlanjut. Namun demikian, pemulihan yang terjadi belum merata. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan kecepatan tiap negara berbeda satu sama lain, di mana distribusi vaksin yang tidak merata di beberapa negara, khususnya negara berkembang, menjadi faktor utamanya.
Penanganan pandemi menjadi prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, kemarin, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berkomitmen untuk memastikan akses vaksin yang aman, tepat waktu, adil dan terjangkau, terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah serta meningkatkan dialog dan kerja sama global tentang isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi (PPR). Selain itu, para anggota juga sepakat untuk berkontribusi terhadap penguatan arsitektur kesehatan global.
Sejak pandemi, G20 telah memberikan dukungan bagi negara miskin melalui pemberian penundaan pembayaran utang luar negeri dan restrukturisasi utang luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan pandemi, sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan utang agar mampu mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Melalui presidensi Indonesia, G20 akan mendorong penyelesaian utang-utang negara miskin dan berkembang melalui adopsi kerangka kerja bersama.
Terkait perpajakan internasional, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 memastikan implementasi global yang cepat dari paket perpajakan internasional dua pilar G20/OECD. Anggota G20 sepakat mengembangkan model dan instrumen multilateral untuk memastikan aturan baru dapat berlaku di tingkat global pada tahun 2023. Selain itu, dibahas pula upaya global dan regional untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di negara-negara berkembang melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam diskusi mengenai infrastruktur berkomitmen untuk mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau, terutama melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta. Mobilisasi investasi infrastruktur juga dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar wilayah. Tak hanya itu, para negara anggota juga mendorong upaya peningkatan infrastruktur digital dan investasi InfraTech untuk mempersempit kesenjangan digital.
Terkait dengan perubahan iklim, dalam rangka mencapai tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, serta menerapkan komitmen UN Climate Change Conference of the Parties (COP26), G20 mendorong bauran kebijakan menuju netralitas karbon dan net zero emission. Upaya tersebut mencakup kolaborasi bersama dan pemberian bantuan untuk negara miskin dan paling rentan. Selain itu, anggota G20 juga menegaskan kembali komitmen yang diangkat negara-negara maju untuk memobilisasi pendanaan iklim bersama sebesar USD 100 miliar per tahun pada tahun 2020 dan setiap tahun hingga tahun 2025 sesegera mungkin.
Untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, G20 berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik dalam rangka normalisasi kebijakan terkait pandemi dan mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect). Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, di tengah ketidakpastian global dan kebutuhan untuk meningkatkan resiliensi perekonomian, G20 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang. Untuk itu, G20 mendiskusikan upaya meningkatkan aliran modal asing yang berkelanjutan dan mendorong kaji ulang pandangan institusional Dana Moneter Internasional mengenai liberalisasi dan pengelolaan arus modal jangka pendek untuk memitigasi risikonya. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia akan mendiskusikan penggunaan multi-currency dalam perdagangan dan pembiayaan secara berimbang, dengan memperhatikan manfaat dan biayanya. Negara anggota G20 juga berkomitmen untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global (Global Financial Safety Net) untuk membantu negara dalam menghadapi gejolak perekonomian.
Selain hal tersebut, G20 mendiskusikan upaya untuk memperkuat sektor keuangan global dan mengatasi dampak dari pandemi terhadap sektor keuangan. Aspek lain yang menjadi perhatian negara-negara G20 adalah mengelola risiko dan mengoptimalisasi manfaat dari adanya teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan. Dalam kesempatan tersebut, G20 menekankan pentingnya melanjutkan asesmen terkait dampat dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional. Dari sisi optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi, G20 akan melanjutkan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. G20 juga mendiskusikan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti kaum perempuan, pemuda, dan UMKM.
Tak hanya pertemuan level pimpinan, dalam perhelatan G20 yang berlangsung sejak tanggak 14 s.d. 18 Februari 2022 kemarin, diselenggarakan pula berbagai side event yang mengangkat isu seputar agenda prioritas Presidensi Indonesia di jalur keuangan. Untuk semakin memeriahkan pertemuan G20, diadakan pula social program, hospitality dinner, dan pameran UMKM.
Tak lupa, Menkeu juga mengapresiasi kinerja penyelenggaraan pertemuan G20 ini. “Terima kasih sebesera-besarnya saya sampaikan kepada sleuruh pihak yang terlibat dan membantu menyukseskan rangakaian acara G20. Terima telah berkolaborasi membuat bangga Indonesia dan menunjukkan ramah serta hangatnya negara kita di mata dunia”, ujar Menkeu. (isp)
Share