Pemerintah Fokus Dorong Inklusi Keuangan bagi Wanita, Pemuda dan UMKM

Bali (11/05): Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang merupakan salah satu side event dari Global Partnership for Financial Inclusion Plenary Meeting ke-2 di bawah Presidensi G20 Indonesia. Seminar yang digelar secara hybrid di Bali ini membahas opsi kebijakan, program, serta produk dan layanan keuangan untuk mempercepat inklusi keuangan untuk wanita, pemuda, usaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), dan penerima bantuan sosial melalui perkembangan teknologi dan pendekatan inovatif lainnya, yang semakin relevan dan penting dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19.

“Kami menyadari bahwa meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal tidak hanya akan mengamankan kehidupan keluarga perempuan dengan mengelola uang dan menabung dengan lebih baik untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam kegiatan bisnis seperti UMKM,” ujar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membuka acara ini.

Lebih lanjut, perempuan yang terlibat di bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja, berpotensi memberikan kontribusi sebesar USD28 triliun atau 26% dari PDB dunia pada tahun 2025. Namun, perempuan seringkali sulit untuk mengakses layanan keuangan misalnya karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehingga tidak memiliki jaminan yang bankable. Selain itu, banyak perempuan yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang layanan keuangan formal dan bagaimana mengelolanya. Tantangan utama berasal dari rendahnya keterampilan literasi digital dan rendahnya literasi keuangan, terutama yang bekerja di sektor informal.

“Tanpa literasi dan edukasi keuangan, akan sulit untuk membuka rekening, kemudian mengaitkannya atau memberikan implikasi lain atau manfaat positif lainnya bagi mereka. Itulah mengapa penting untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan untuk membantu mereka mendapatkan akses ke sistem keuangan berbasis digital,” tambah Menkeu.

Sementara itu, pemuda yang merupakan 16% dari populasi global merupakan kunci dari masa depan suatu negara, namun banyak dari mereka dikecualikan secara finansial karena kurangnya dokumen identitas resmi. Diperlukan dorongan untuk meningkatkan akses kelompok ini ke layanan keuangan formal yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam pendidikan mereka untuk meningkatkan kemampuan kerja dan perspektif profesional di masa depan.

Dari sisi UMKM, Menkeu menjelaskan bahwa pemanfaatan digitalisasi melalui financial technology (fintech) perlu terus didorong. Fintech mendukung UMKM dengan membantu mereka menemukan opsi pembiayaan yang lebih efisien dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus dan menjaga keselamatan. Fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, membeli, menjual, dan mengonsumsi, dengan kontak fisik yang minimal.

Dalam seminar ini, hadir berbagai pembicara dari negara – negara dan organisasi internasional yang berbagi pengalaman dan keahlian mereka dalam inklusi keuangan digital. Menkeu yakin bahwa acara ini akan bermanfaat dalam mencapai target inklusi keuangan dan juga mempromosikan akses ke layanan keuangan bagi kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani.

“Semoga diskusi ini tidak hanya sampai disini, namun bisa berlanjut di event-event lainnya, juga di negara dan institusi kita masing-masing,” tutup Menkeu. (is/cs)