Jakarta (13/05) – Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM+3) ke-25 telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 12 Mei 2022. Pertemuan di bawah kepemimpinan Kamboja dan Tiongkok kali ini bertujuan untuk membahas strategi dan respons kebijakan regional dalam menghadapi risiko dan tantangan global saat ini. Selain Menteri Keuangan Republik Indonesia, turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB), Direktur Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO), Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, dan Wakil Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).
Dalam Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement/JMS) AFMGM+3 menyadari bahwa kerja sama keuangan ASEAN+3 memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kawasan dan sepakat untuk lebih memperdalam kolaborasi melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Bond Markets Initiative (ABMI), dan ASEAN+3 Future Initiatives.
Perekonomian ASEAN+3 dianggap tetap tangguh dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Sejak tahun 2021, ASEAN+3 telah berfokus pada peningkatan vaksinasi untuk melindungi masyarakat serta telah mengadopsi langkah-langkah untuk meminimalisasi dampak terhadap perekonomian dan mendukung pemulihan. Hasilnya, kawasan ini mengalami pertumbuhan yang kuat sekitar 6% pada tahun 2021.
Dengan tingkat vaksinasi yang tinggi di Kawasan, diperkirakan pemulihan ekonomi ASEAN+3 ke depan akan lebih kuat. Namun, normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju yang lebih tajam dari perkiraan, gangguan rantai pasok yang berkelanjutan, dan kenaikan harga pangan serta energi yang diperparah oleh konflik Rusia dan Ukraina saat ini, dapat menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek perdagangan, investasi, pertumbuhan, dan inflasi di Kawasan.
“Saya ingin menyampaikan tiga hal yang perlu diperhatikan oleh setiap negara dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi tantangan saat ini, diantaranya: (i) kebijakan untuk melindungi kelompok vulnerable, (ii) melindungi dan menjaga momentum ekonomi, dan (iii) mengembalikan kekuatan instrumen fiskal,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Selanjutnya untuk memperkuat kerjasama keuangan regional, kami mendorong penguatan AMRO sebagai lembaga yang berperan dalam memantau dan mengevaluasi stabilitas ekonomi makro di Kawasan. AMRO juga berperan penting untuk memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan terkait Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang merupakan fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di Kawasan,” lanjut Sri Mulyani
Oleh karenanya, Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan dari sisi sumber daya manusia yang inklusif dengan dukungan dari seluruh negara anggota. Harapannya, AMRO dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih kredibel kepada negara di Kawasan.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengapresiasi upaya ASEAN+3 dalam mengembangkan Future Initiatives untuk menangani isu terkait pembiayaan infrastruktur, instrumen makro, asuransi bencana, fintech, keuangan digital, dan perubahan iklim. Terkait dengan isu iklim, Sri Mulyani menyambut baik inisiatif keuangan transisi.
“Upaya ini tidak akan mudah dan murah. Oleh karena itu, kerjasama dalam mendesain mekanisme yang efektif dan kredibel, terutama untuk keuangan transisi, menjadi kritikal. Kami menyambut baik inisiatif dari ASEAN+3 ini, dan kami juga akan berpartisipasi bersama organisasi internasional lainnya, seperti ADB, dan melalui kerjasama bilateral”, tambah Sri Mulyani. (fms)
Share