Indonesia dan OECD Menguatkan Kerja Sama untuk Ekonomi yang Lebih Tangguh, Berkelanjutan, dan Inklusif

Nusa Dua, Bali (14/07) - Pemerintah Indonesia terus berkolaborasi dengan berbagai organisasi internasional dalam perumusan kebijakan, salah satunya dengan OECD di bidang ekonomi.  Untuk memperbarui landasan kerja sama Indonesia dengan OECD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Corman telah menandatangani pembaruan Perjanjian Kerangka Kerja Sama Indonesia-OECD (Framework of Cooperation Agreement/FCA) dan meluncurkan Program Kerja Bersama (Joint Work Programme/JWP) sebagai panduan kerja sama kedua pihak selama tahun 2022-2025. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Deputi (Finance and Central Bank Deputies/FCBD Meeting) dan Pertemuan Tingkat Menteri (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG Meeting) ketiga di Nusa Dua, Bali.

JWP ini merupakan program kerja sama keempat antara Indonesia dengan OECD. Sebelumnya, JWP pertama pada tahun 2015-2016 telah membawa hasil yang signifikan, khususnya terkait tata kelola yang baik. Di periode 2017-2018, JWP berfokus pada reformasi iklim usaha dan pertumbuhan dinamis, kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pertumbuhan hijau. JWP juga membantu Indonesia dalam menerapkan komitmennya di bawah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

JWP keempat ini akan mendukung Indonesia dalam mendorong reformasi kebijakan sesuai agenda prioritas pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mencapai pemulihan yang resilien dan berkelanjutan dari krisis pandemi COVID-19, dan mendekatkan pada standar kebijakan dan praktik OECD. Program ini akan fokus pada beberapa isu prioritas, yaitu kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak dan tata kelola yang kuat; iklim investasi dan digitalisasi; sumber daya manusia dan inkluisi sosial; serta pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan mitra strategis yang menjadi bagian dari 11 badan OECD dan 15 instrumen legal di antaranya terkait UMKM, pertanian, perpajakan, makroekonomi, dan ekonomi digital. Di samping itu, terdapat banyak riset, publikasi, reviu, dan basis data OECD terkait Indonesia. 

Hubungan kerja sama Indonesia dengan OECD terus bertumbuh sejak tahun 2007, saat OECD menetapkan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis, bersama dengan Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan. Wilayah kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk kebijakan perpajakan yang lebih memberikan kepastian, kebijakan makroekonomi yang kuat, serta tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. Indonesia merupakan negara mitra strategis OECD pertama yang menandatangani FCA pada tahun 2012. Kemitraan ini berperan sebagai penggerak penting dalam meningkatkan kerja sama yang lebih jauh, termasuk dilaksanakannya peluncuran Program Regional Asia Tenggara pada tahun 2014 untuk mendukung kawasan ASEAN dalam prioritas domestik, reformasi kebijakan, dan upaya integrasi regional yang pada akhirnya memunculkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Blueprint). (ab/fms).