Nusa Dua, Bali (14/07) - Kelompok Kerja Keuangan dan Infrastruktur B20, yang merupakan forum untuk para pemimpin bisnis global, menyelenggarakan diskusi bertema “Membangun Koalisi untuk Memungkinkan Pembangunan Infrastruktur yang Lebih Hijau dan Cerdas dalam Skala Besar” sebagai bagian dari rangkaian perhelatan pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali.
Diskusi ini diisi oleh pemimpin terkemuka dari Pemerintah Indonesia, lembaga multilateral, perusahaan multilateral, maupun sektor swasta. Melalui forum ini, para perwakilan sektor swasta dan pembuat kebijakan dapat berbagi pemikiran mengenai peran penting sektor publik dan swasta serta bagaimana kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber dapat mendukung pembangunan infrastruktur terutama di negara berkembang.
Dialog B20-G20 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Kelompok Kerja Keuangan dan Infrastruktur B20, serta cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Rekomendasi kebijakan tersebut antara lain (i) memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai; (ii) mendorong kolaborasi antarnegara untuk mempercepat transisi yang adil menuju dunia nol emisi; (iii) mempercepat pembangunan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas; serta (iv) perbaikan regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan dan stabilitas.
Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah mengganggu arus investasi ke pembangunan infrastruktur yang telah berjalan cepat dalam lima tahun terakhir, sehingga menciptakan tantangan baru bagi Indonesia untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur pada tahun 2050.
“Kesenjangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah daerah dan antar wilayah masih cukup besar, meskipun demikian, pembangunan infrastruktur tetap sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Suahasil.
Dalam sesi diskusi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur dan membangun kerja sama baru antara Pemerintah dan sektor swasta sangat krusial untuk mempercepat investasi infrastruktur yang berkelanjutan.
“Indonesia telah menyiapkan beberapa instrumen dan platform untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, memperluas spillovers sosial dan ekonomi infrastruktur untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19, dan bergerak menuju arah pembangunan yang bersih emisi. Pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur domestik baru, seperti dana pensiun atau kredit karbon, merupakan prioritas lain untuk mendorong pembangunan berkelanjutan jangka panjang,” pungkas Febrio. (ab)
Share