Bali, 7 Maret 2023 - Terlepas dari tantangan ekonomi global seperti efek berkelanjutan dari pandemi Covid-19, ketegangan politik di Eropa, serta kerawanan energi, komoditas, dan pangan, ASEAN telah terbukti menjadi kawasan yang stabil dan tangguh. Kawasan ini masih mencatat pertumbuhan di atas 5 persen pada tahun 2022. Forum kerja sama ASEAN hadir sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penguatan ekonomi kawasan, termasuk di bidang perpajakan. “Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting. Penerimaan pajak mendukung anggaran pemerintah, sementara administrasi pajak yang efisien akan menguntungkan proses bisnis. Selain itu, untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan perpajakan global, khususnya di era digitalisasi ekonomi, kerjasama perpajakan internasional sangat krusial, termasuk di kawasan antar negara anggota ASEAN,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam sambutan pembuka The 16th Working Group on ASEAN Forum on Taxation and The 13th ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation.
Febrio berharap negara-negara ASEAN dapat terus memperkuat kerja sama pajak regional di bidang perjanjian pajak berganda, implementasi pertukaran informasi, administrasi pemotongan pajak, dan cukai untuk membantu mobilisasi sumber daya domestik serta memperluas basis pajak bagi negara-negara anggota ASEAN. Peningkatan kerja sama perpajakan antar negara anggota ASEAN dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain pengurangan biaya administrasi perpajakan dan peningkatan kepastian perpajakan. Dengan berbagi informasi dan praktik terbaik, negara anggota dapat menghindari duplikasi upaya dan merampingkan sistem perpajakan mereka, yang menghasilkan penghematan biaya bagi pembayar pajak dan administrasi pajak. “Saya yakin tindakan ini akan menjadi bagian dari mendorong investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh untuk kawasan kita,” kata Febrio.
Febrio juga menekankan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN untuk mempromosikan kerja sama perpajakan, meningkatkan integrasi regional, dan mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang sangat selaras dengan tema Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini, ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbarui diri terkait isu pajak dan cukai internasional.
ASEAN Forum on Taxation didirikan pada tahun 2010 untuk mengatasi tantangan terkait pajak dan kebijakan integrasi ekonomi regional, serta untuk mendukung dialog regional tentang masalah perpajakan untuk integrasi regional. Pertemuan Working Group On ASEAN Forum on Taxation (WG-AFT) Ke-16 dan ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) Ke-13 diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 7-9 Maret 2023 di Bali, Indonesia dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Panda Putu Oka Kusumawardani selaku Chair of ASEAN Forum on Taxation 2023. Pertemuan ini sekaligus selaras dengan rangkaian kegiatan dari Keketuaan ASEAN 2023. Selain dihadiri negara-negara anggota ASEAN, forum ini juga dihadiri oleh speaker dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang akan berbagi pengalaman dan pandangan terkait isu-isu perpajakan.
Beberapa agenda prioritas WG-AFT Ke-16 antara lain mendukung penyelesaian dan peningkatan jaringan perjanjian pajak bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan memajukan status 18 perjanjian pajak berganda (Double Tax Agreement) yang tersisa dan mendukung penyelesaian renegosiasi perjanjian pajak bilateral, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi (Exchange of Information) sesuai dengan standar yang telah disepakati secara internasional, serta membangun awareness terkait isu-isu perpajakan internasional dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan analisis fiskal dan transparansi.
Adapun agenda prioritas SF-ET Ke-13 antara lain menyelesaikan kompilasi undang-undang atau peraturan cukai untuk database Cukai ASEAN, menyempurnakan kompilasi data cukai produk alkohol ASEAN berdasarkan HS 2021, serta meningkatkan kapasitas dan kesiapan menghadapi tantangan isu cukai internasional yang meningkat antara lain cukai dalam isu kesehatan, peran cukai dalam ekonomi digital, pengenaan cukai produk otomotif, perkembangan rokok elektrik, dan metode pelunasan cukai. (atw/aa)
Share