Jakarta, 20/05/2023 – Perekonomian Indonesia terus membaik pascapandemi COVID-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Untuk memperkuat fundamental ekonimi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah Menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (19/05/2023).
Dokumen KEM PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2024. KEM PPKF Tahun 2024 mengangkat tema ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Badan Kebijakan Fiskal sebagai think tank Kementerian Keuangan Menyusun KEM PPKF 2024 dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.
Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi COVID-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%.
Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.
APBN tahun 2024 yang akan disusun bersama DPR merupakan tahun terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, Sri Mulyani kembali menegaskan pemerintah akan mengupayakan serta terus fokus menjaga dan meningkatkan kemampuan demi mencapai target ekonomi serta pembangunan nasional.
"Untuk perkembangan ekonomi nasional sendiri dengan pertumbuhan kuartal satu yang cukup baik yaitu di 5,03, inflasi yang menurun, dan neraca pembayaran kita terutama dari sisi ekspor minus impor masih mengalami surplus, ini memberikan dukungan yang cukup baik bagi kita untuk menyusun APBN 2024", jelas Sri Mulyani.
Namun, pemerintah juga masih terus mewaspadai tren pelemahan global termasuk dampak inflasi global yang tinggi dan suku bunga tinggi terhadap likuiditas yang ketat serta cost of money yang sangat tinggi.
"Inilah yang akan menjadi berbagai tantangan yang harus kita kelola. Nilai tukar rupiah kita harus merefleksikan dinamika tersebut dan tentu saja dari sisi asumsi suku surat berharga negara yang kita harapkan tetap terjaga stabil dengan kebijakan fiskal dan APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik", tutup Sri Mulyani (fms).
Share