Jakarta, 30/05/2023 – Masih dalam rangkaian pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan lainnya mengadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF Tahun 2024. Pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan acuan dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun 2024.
Pemerintah mengamini pandangan Fraksi DPR RI atas KEM-PPKF Tahun 2024 bahwa tantangan Indonesia ke depan baik yang berasal dari eksternal yang semakin berat, khususnya meningkatnya geopolitik, fragmentasi, dan berbagai implikasinya. Selain itu, tantangan yang berasal dari internal yang harus selalu diatasi.
“Mempertimbangkan hal tersebut maka penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena APBN memiliki peran yang begitu penting sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian. Di sisi lain, APBN juga mendukung berbagai agenda pembangunan nasional dengan fungsinya sebagai Stabilisator, Alokator dan Distributor. Tiga fungsi yang sangat penting untuk mengelola pembangunan dan ekonomi Indonesia”, ungkap Sri Mulyani membuka pidatonya.
Prospek pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun ini yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah. Hal ini sejalan dengan moderasi harga komoditas. Dengan moderasi harga komositas, maka inflasi global diharapkan menurun dan dapat memulihkan daya beli di negara-negara maju.
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di tahun 2024. Dilihat dari perdagangan dunia, juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% di tahun 2024. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan sedikit lebih baik pada tahun 2024. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang daya saing produk ekspor Indonesia.
“Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi aggregate demand juga diperkirakan mulai menguat pada tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, dengan inflasi yang terus terkendali ,dan meningkatnya penciptaan kesempatam kerja karena kegiatan yang semakin normal meningkatkan investasi”, lanjut Sri Mulyani.
Investasi diharapkan meningkat khususnya terkait sektor-sektor yang berbasi hilirisasi, baik mineral dan produk-produk pertanian. Pembangunan smelter terus meningkat dan mendorong belanja modal korporasi pada sektor-sektor terkait. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar.
“Kalau hari ini kita lihat media, IPO Indonesia yang didorong sektor mineral menjadi daya tarik yang sangat besar. Indonesia bahkan sudah melampaui Hongkong dari sisi pasar modal (saham)”, papar Sri Mulyani.
Berdasarkan hal-hal tersebut Pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7% dapat dicapai di tahun 2024. Pemerintah juga sepakat dengan pandangan berbagai fraksi tentang pentingnya untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah gejolak global yang terus terjadi. Meningkatnya tensi geopolitik menjadi salah satu sumber ketidakpastian ekonomi global saat ini. Selain itu, kondisi likuiditas global juga masih ketat tercermin dari tingkat suku bunga acuan global yang diperkirakan bertahan di level yang tinggi untuk jangka waktu lama (higher for longer) yang dapat menimbulkan risiko ke bawah (downside risk).
“Kita juga perlu terus mengantisipasi berbagai tantangan lain dalam jangka menengah dan panjang seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat, serta ancaman pandemi di masa mendatang,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Menteri Keuangan Indonesia meng-highlight bahwa dalam dua tahun terakhir, kemiskinan bisa terus cepat diturunkan kembali setelah tahun 2020 meningkat akibat pandemi, begitupun pada negara lain. Pemulihan ekonomi yang terus menguat juga terbukti mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan sehingga mampu menyerap tenaga kerja baru maupun menyerap pengangguran yang terhantam akibat pandemi.
Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024 dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14%. Upaya menghapus kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial langsung pada kelompok rentan, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Sementara untuk menurunkan prevalensi stunting difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas, yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar. (fms)
Share