Pemerintah Sampaikan Arah Penguatan Pengawasan Bea Keluar dan Evaluasi PMN dalam Raker Komisi XI

Jakarta, (08/12/2025) — Pemerintah menegaskan bahwa penguatan tata kelola penerimaan negara, termasuk pengaturan dan pengawasan bea keluar serta efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN), menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBN 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Pada sesi pertama, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan penerapan Bea Keluar atas ekspor emas dan batubara untuk mendukung terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri, mendorong hilirisasi, memperkuat tata kelola pengawasan, dan meningkatkan penerimaan negara. Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah dan legislatif.

“Kami berharap melalui upaya bersama dan dukungan Komisi XI yang selama ini sangat konstruktif, kebijakan Bea Keluar serta pengawasannya dapat berjalan semakin efektif, memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi perekonomian,” ujar Purbaya.

Sementara, pada sesi kedua, Menteri Keuangan memaparkan bahwa investasi pemerintah pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden, antara lain penyediaan hunian layak, pembangunan tiga juta rumah, pengembangan transportasi massal yang aman dan terjangkau, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ketahanan pangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah telah mengalokasikan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN, baik dalam bentuk PMN tunai maupun non-tunai yang bersumber dari barang milik negara atau aset BUMN.

Anggota Komisi XI memberikan sejumlah masukan, termasuk perlunya pengawasan yang lebih ketat atas aliran komoditas yang dikenakan bea keluar, evaluasi atas efektivitas PMN dalam mendukung kinerja BUMN, serta peningkatan transparansi data antarkementerian/lembaga. Komisi XI juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah dan DPR agar arah penguatan fiskal tetap konsisten dengan tujuan pembangunan nasional.

Menutup rapat, Menteri Keuangan menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kualitas tata kelola fiskal dan memastikan setiap instrumen kebijakan, baik bea keluar maupun PMN agar berfungsi optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan harapan agar BUMN penerima PMN dapat menjalankan mandatnya secara optimal.

“Mudah-mudahan semuanya dijalankan dengan baik oleh Danantara dan SMF sehingga berdampak secara optimal bagi masyarakat,” tutup Purbaya. (mdf/aa)