Jakarta, 19 Mei 2026 – Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) kembali menggelar Sidang Debottlenecking ke-10 pada Selasa, 19 Mei 2026, di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. Sidang terbuka yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini membahas penyelesaian tiga aduan permasalahan usaha dari PT Aqua Farm Nusantara (AFN), PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA), dan PT Perusahaan Resor Indonesia Amerika (PRIA).

Melalui sidang tersebut, Pemerintah mempertemukan pelaku usaha, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi atas hambatan investasi dan kegiatan usaha. Permasalahan yang dibahas mencakup sinkronisasi kebijakan budidaya ikan di Danau Toba, keberlanjutan investasi penyediaan air bersih berbasis teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di KEK Mandalika, serta tindak lanjut pemanfaatan dan pengembangan lahan untuk proyek pariwisata terpadu di kawasan yang sama.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti agar hambatan usaha tidak berlarut-larut. Pemerintah juga memastikan setiap proses penyelesaian tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian investasi, perlindungan lingkungan, keberlanjutan usaha, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam pembahasan terkait Danau Toba, Menkeu turut menekankan agar pelaku usaha ikut mendukung penguatan ekonomi lokal. “Tolong bantu pembudidaya lokal,” ujar Menkeu.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah mendorong kajian ulang daya dukung dan daya tampung lingkungan Danau Toba sebagai dasar penyesuaian kebijakan yang lebih selaras dengan kondisi aktual. Sementara itu, penyelesaian hambatan investasi di KEK Mandalika akan dikawal melalui pembahasan lanjutan secara konstruktif, termasuk percepatan proses perizinan dan pemulihan operasional. “Yang jelas proses berjalan terus. Nanti kita cek dari sini setiap minggu,” tegas Menkeu.

Melalui Sidang Debottlenecking, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi secara terkoordinasi, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian usaha. Hingga 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 145 aduan telah masuk melalui Kanal Debottlenecking, dengan 89 aduan di antaranya telah selesai dan ditindaklanjuti oleh Satgas P3M-PPE. (mdf)