Soal BLT 2009,Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten

DPR menilai usulan pemerintah untuk memperpanjang pendistribusian dana bantuan langsung tunai (BLT) 2009 dari tiga menjadi enam bulan menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

”Perencanaannya bolak-balik saja. Awalnya mereka usul enam bulan, kemudian mereka pangkas lagi jadi tiga bulan. Sekarang mereka minta BLT diperpanjang lagi jadi enam bulan,” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Aziz di Jakarta kemarin.

Menurutnya, pemerintah meminta pemangkasan penyaluran BLT menjadi hanya tiga bulan dengan alasan keterbatasan pembiayaan APBN.Untuk tahun depan,pemerintah menganggarkan dana BLT sebesar Rp6,1 triliun.

Dana tersebut sudah termasuk anggaran operasional Rp300 miliar. Penyaluran BLT akan dilakukan selama periode Januari– Maret 2009 dengan tujuan agar masyarakat miskin bisa mempertahankan konsumsi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi serta elpiji nonsubsidi.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, skenario perpanjangan pemberian dana BLT untuk mengantisipasi risiko terburuk dari dampak krisis finansial AS terhadap daya beli masyarakat miskin.

”Ini masih dalam pembahasan, kita akan coba merancang ulang sesuai perkembangan mutakhir. Kita akan rearrange dan melakukan adjustment,”ujar Anggito di Jakarta kemarin. Kendati begitu, pemerintah memastikan perpanjangan masa distribusi dana BLT tidak akan mengubah besaran dana dan rumah tangga sasaran (RTS) penerima.

Selain itu skenario ini juga bakal dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta sebelumnya merekomendasikan perpanjangan pemberian dana BLT.

Usulan perpanjangan dilakukan dengan menambah tiga bulan lagi masa pemberian dari usulan sebelumnya, tiga bulan pertama 2009.Dengan demikian,masa pemberian dana BLT bisa berlangsung selama enam bulan, yakni sepanjang Januari–Juni 2009.

Menurut Paskah, perpanjangan masa pemberian dana BLT dilakukan sebagai bagian dari skenario pemerintah memperkuat basis ekonomi domestik melalui penguatan daya beli masyarakat. Hal ini bertujuan supaya sasaran pembangunan ekonomi seperti tercantum dalam rencana kerja pemerintah bisa tetap berjalan.

”Memang fundamen ekonomi 2008 tidak akan terganggu, domestik cukup kuat.Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperkuat basis ekonomi domestik tersebut,”ujarnya.

Dua skenario lain yang direkomendasikan Bappenas dalam memperkuat basis ekonomi domestik, terutama daya beli,adalah mendorong percepatan belanja pemerintah terutama pada aspek pengadaan barang/jasa pemerintah dan revitalisasi modal ventura bagi pemenuhan kebutuhan permodalan pelaku usaha di sektor riil.

Sumber : E-Kliping (Seputar Indonesia 7 Oktober 2008)