2009, Penerimaan Pajak Tergerus 50%

Oleh Raja Hendrik Napitupulu

Jakarta, Investor Daily. Penerimaan pajak 2009 bakal merosot drastis akibat dampak krisis ekonomi global. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, kemerosotannya bisa mencapai 50%.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, krisis finansial global akan menghambat perekonomian dunia, termasuk Indonesia. "Kami perkirakan, penerimaan pajak 2009 akan tergerus hingga 50%,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Paskah Suzeta mengingatkan, Indonesia tidak terlepas dari imbas krisis finansial global. Akibatnya, berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha tersendat. Apalagi, di beberapa sektor industri telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keuntungan perusahaan menurun, sehingga kemampuan membayar pajak juga melemah. Dengan adanya PHK, otomatis masyarakat tidak mampu membayar pajak. Implikasinya, penerimaan pajak pun menurun. "Kalau penerimaan pajak bisa mencapai 75% dari target, itu sudah bagus sekali. Sebab, memang tidak ada aktivitas perekonomian yang signifikan mendorong penerimaan pajak," ujar Paskah.

Hal senada diungkapkan Dirjen Pajak Darmin Nasution, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas (FEUI) Indonesia Bambang PS Brodjonegoro, pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa, dan Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo.

Darmin Nasution memperkirakan penerimaan pajak tahun depan bakal menurun. Oleh karena itu, pemerintah akan mervisi target setoran pajak dalam APBN 2009 yang ditetapkan Rp 697,3 triliun.

Namun, dia enggan menyebutkan proyeksi penerimaan pajak tahun depan. "Tapi, (penurunannya) tidak sebesar itulah (50%). Kita tunggu saja nanti saat kami umumkan awal 2009," ujar dia menanggapi perkiraan Bappenas.

Menurut Darmin, perlambatan penerimaan pajak itu mulai terlihat pada September-November 2008. Dalam periode itu, penerimaan pajak hanya tumbuh sekitar 20%, sedangkan bulan-bulan sebelumnya lebih dari 30%.

Pada kuartal I-2008, pertumbuhan total penerimaan pajak mencapai 52,94% dibanding periode sama 2007, sedangkan pajak nonmigas bertumbuh 45,92%. Januari-September 2008 total pertumbuhan penerimaan pajak adalah 46,39% dan untuk pajak nonmigas pertumbuhannya 42,37%.

Sofjan Wanandi memperkirakan, penerimaan pajak 2009 akan tergerus sebesar 30%. Sebab, dunia usaha akan mengalami kerugian signifikan akibat krisis global. Untuk itu, dia mendesak pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur.

Untuk menggenjot penerimaan pajak, menurut Erwin Aksa, pemerintah harus bekerja keras meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang hingga kini masih rendah, di samping memperbaiki kualitas aparat pajak.

Guna mengamankan penerimaan pajak, Bambang PS Brodjonegoro menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan beberapa langkah. Pertama, pemerintah harus berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan berbagai kebijakan dan stimulus, terutama di pasar domestik. Kedua, memperbaiki administrasi pajak dan mengoptimalkan PPh perseorangan.

Sementara itu, Ronny Bako mengusulkan agar pemerintah memperluas wajib pajak (WP), selektif dalam memberikan restitusi, dan mengarahkan penegakan hukum pada sanksi administrasi. Yang juga penting dilakukan, pemerintah harus berani memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Di sisi lain, kata Ronny, pemerintah juga harus memperhatikan pajak di sektor migas. Sebab, ada dugaan pembayaran pajak sektor itu tidak riil. "Dirjen Pajak perlu bekerja sama dengan Pertamina, BP Migas, Badan Pengatur Migas yang diawasi oleh BPK dan KPK," jelas Ronny.

Menurut Bambang Soesatyo, penerimaan pajak bisa lebih buruk dari prediksi Bappenas. “Kami punya hitungan lain, penerimaan pajak bisa tergerus sampai 60% dari target,” kata dia.

Kondisi itu terjadi karena transaksi bisnis tahun depan bakal menurun akibat pelaksanaan pemilu, di samping ada sejumlah perusahaan yang bangkrut. Selain itu, setoran pajak dari pengusaha juga bakal merosot karena adanya penundaan pembayaran kewajiban pajak yang saat ini usulannya sudah masuk ke Depkeu.

Untuk itu, menurut Bambang, Kadin minta agar pemerintah mempercepat pencairan belanja APBN 2009, sehingga bisa menjadi stimulus ekonomi. ”Perbankan juga harus menurunkan BI rate dan mempermudah proses penyaluran kredit untuk membantu dunia usaha,” papar dia.

Sementara itu, ekonom Indef Fadhil Hasan meminta Ditjen Pajak meningkatkan tax coverage ratio atau perbandingan antara realisasi penerimaan dan potensi yang ada guna mengantisipasi turunnya penerimaan pajak tahun depan.

Selain itu, Ditjen Pajak perlu memberikan insentif pajak terutama pengusaha besar yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.

Penggunaan Dana Pajak

Paskah Suzetta menjelaskan, mayoritas penerimaan pajak pada 2008 digunakan untuk menutupi defisit pembiayaan dan pembayaran utang pemerintah. Artinya, hasil dari penerimaan pajak yang digunakan untuk kegiatan perekonomian, sangat kecil dan tidak signifikan.

Dengan perkiraan penerimaan pajak 2009 hanya 50% dari target, menurut Paskah, seluruhnya akan digunakan untuk belanja rutin pemerintah seperti pembayaran gaji pegawai. “Implikasinya, belanja barang dan modal pemerintah harus dihentikan,” Paskah.

Sebelumnya, Darmin Nasution memperkirakan, penerimaan pajak pada 2009 hilang sekitar Rp 47 triliun akibat perubahan berbagai undang-undang perpajakan. Namun, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Untuk mengantisipasi kekurangan itu, Ditjen Pajak meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta melanjutkan metode profiling dan smarting untuk wajib pajak besar.

Dalam APBN 2009, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 650,3 triliun, meliputi PPh Rp 364,4 triliun, PPN Rp 245,4 triliun, PBB Rp 28,9 triliun, BPHTB Rp 7,3 triliun, dan pajak lainnya Rp 4,3 triliun.

Stimulus Jalan Terus

Meski penerimaan pajak berkurang, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah tetap akan menggulirkan stimulus ekonomi dalam APBN 2009. “Pemerintah akan memprioritaskan belanja tahun depan untuk program-progam kemiskinan dan infrastruktur,” katanya di DPR, Jumat (12/12).

Menurut Sri Mulyani, kebijakan APBN 2009 menggunakan asumsi makro optimistis dengan menampung risiko penurunan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan 2009 ditetapkan cukup moderat yakni 20% dan akan terus dihitung dengan situasi mutakhir.

Pada 2009, kata Menkeu, pemerintah juga akan mengalokasikan belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 322,3 triliun, naik dibandingkan 2008 sebesar Rp 290 triliun. Belanja modal dinaikkan lebih dari Rp 90 triliun untuk sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi pertanian, jaringan listrik, lintasan kereta api, dan telekomunikasi.

“Pemerintah juga mengalokasi dana Rp 10,3 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),” papar dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dengan anggaran pendidikan Rp 207,4 triliun. Selain itu, dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) Rp 7,2 triliun, bantuan tunai bersyarat Rp 1,75 triliun, serta bantuan langsung tunai (BLT) untuk dua bulan Rp 3,7 triliun, KUR Rp 1,4 triliun. (teh/idi/nur)