Surplus Rp1,1 Triliun,Pemerintah Bantah Cari Untung
Jakarta (Sindo) – Pemerintah mengakui memperoleh selisih positif atau surplus Rp1,1 triliun dari penjualan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama Januari 2009.
Kendati begitu, pemerintah membantah berniat mencari untung dalam penjualan BBM. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, surplus akan dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).”Ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” kata dia saat memberikan keterangan soal reviu bulanan harga BBM di Jakarta kemarin.
Sebelumnya,pada Desember 2008, pemerintah membukukan surplus Rp1,2 triliun.Adapun untuk Februari 2009, dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia yang mulai meningkat serta tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Menkeu memperkirakan surplus tidak akan terjadi. Harga rata-rata minyak dunia sepanjang tahun ini dipatok pada kisaran USD40–60 per barel dan kurs rupiah Rp9.400-11.800 per USD.
Realisasi harga yang berkembang sekarang mulai mendekati batas atas dari kedua jenis asumsi tersebut.Menkeu mengatakan, kurs rupiah saat ini melemah ke kisaran Rp11.700–11.800, sedangkan harga minyak di atas USD43 per barel. Dia menekankan,surplus dari harga eceran BBM bukan berarti pemerintah berniat mencari untung.Dalam menentukan harga BBM,pemerintah mempertimbangkan perekonomian nasional.
”Juga mengantisipasi ketidakpastian yang tinggi dari harga minyak,”kata dia. Sri Mulyani menuturkan, krisis ekonomi dunia masih akan berlangsung sepanjang tahun sehingga pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar kegiatan perekonomian nasional tidak terganggu. Tekanan krisis berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian harga minyak mentah Indonesia (ICP).
”Lantaran ada kepentingan menjaga stabilitas perekonomian, juga Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah memutuskan tidak mengubah harga BBM dalam reviu bulanan pada Februari ini,” ujar Sri Mulyani. Dia menambahkan, sebagai konsekuensi dari harga BBM yang tidak berubah di tengah fluktuasi minyak mentah dunia, harga jual eceran BBM bisa kembali di bawah harga patokan pemerintah. Ini berarti pemerintah harus menambah subsidi.
”Pemerintah kemungkinan akan menambah subsidi Rp2,7 triliun bila harga minyak mentah dunia terus bergerak naik dan nilai tukar melemah. Dengan adanya subsidi yang lebih besar, surplus Rp1,1 triliun tadi kemungkinan akan dihilangkan menjadi subsidi,”kata dia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu menambahkan, tambahan subsidi Rp2,7 triliun itu di luar yang sudah dianggarkan dalam APBN, yakni sekitar Rp54 triliun.
Tambahan itu masuk dalam paket stimulus fiskal yang berbentuk dana tunai senilai total Rp15 triliun.”Kita sebut sebagai stimulus karena harga solar di bawah harga keekonomian,” kata Anggito. Terkait konsumsi BBM sepanjang Januari, Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM Evita Legowo mengungkapkan, penurunan yang cukup mencolok tampak pada komoditas solar.
”Premium sedikit berkurang dari Desember dan minyak tanah hampir sama,”kata dia. Total konsumsi BBM pada periode tersebut mencapai 3,18 juta kiloliter,terdiri atas premium 1,7 juta kiloliter,minyak tanah 489.000 kiloliter, dan solar 948.700 kiloliter.
Masih Bisa Turun
Pakar perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Rudi Rubiandini berpendapat, dengan kondisi saat ini, harga premium dan solar bersubsidi cukup memberatkan rakyat Indonesia yang berpenghasilan kecil.
”Harga Rp4.500 per liter (premium) di luar negeri itu murah, tapi kalau untuk di sini, ya mahal karena UMR (upah minimum regional) saja kecil,” kata dia ketika dihubungi Sindo kemarin. Terkait surplus dari penjualan BBM bersubsidi sejak Desember 2008 lalu, menurutnya lebih baik dikembalikan ke rakyat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dia memperkirakan, bulan ini dengan harga minyak di bawah USD40 per barel, pemerintah akan mendapatkan keuntungan lagi. Direktur Eksekutif Refor- Miner Institute Priagung Rakhmanto mendesak pemerintah agar transparan dalam penjualan BBM. ”Harus benar-benar jelas dan transparan pencatatannya di APBN Perubahan nanti,” tandasnya.
Dia menuturkan, selama ini tiap institusi seolah tidak tahu dan tidak berkoordinasi satu sama lain terkait penghitungan dan penentuan harga BBM bersubsidi. Setelah didesak berbagai kalangan, pemerintah baru mengaku bahwa ada surplus. ”DPR harusbenar-benarmengawasi hal ini,”tandas Priagung. Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, pemerintah sebaiknya segera menurunkan harga BBM.Kebijakan ini akan berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi. (meutia rahmi/j erna)
