Indonesia Korban Tidak Bersalah

Jakarta, Kompas - Indonesia berada di urutan teratas dalam daftar korban krisis yang tidak bersalah dalam gejolak ekonomi dunia saat ini. Oleh karena itu, Indonesia meminta perhatian dunia untuk mendapat prioritas pertama sebagai negara yang perlu diselamatkan dari kemungkinan terburuk akibat krisis.

”Dalam krisis ini, negara yang bagus, mengelola keuangannya dengan baik, dan memiliki institusi ekonomi yang sehat serta kredibel tetap bisa terkena dampak negatif. Itu tidak fair (adil). Ini yang disebut innocent victim (korban yang tidak bersalah),” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati seusai Rapat Koordinasi Terbatas dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono, Rabu (19/11) di Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki catatan prestasi yang baik dalam pengelolaan keuangan dan perekonomiannya. Itu ditandai dengan penetapan kebijakan ekonomi yang baik, struktur fiskal yang dijaga tetap bagus, APBN yang sehat, serta neraca pembayarannya yang tidak bermasalah.

Seluruh kebijakan ekonomi dan fiskal itu dijaga secara konsisten, baik sebelum terjadi krisis maupun setelah terjadi krisis ekonomi, mulai pertengahan 2007 hingga sekarang.

Atas dasar itu, menjadi tidak adil jika negara yang sehat seperti itu menderita akibat dampak krisis keuangan dan ekonomi yang tak disebabkan oleh negara itu.

”Atas dasar itu, perlu upaya ekstra agar negara-negara sehat seperti itu, termasuk Indonesia, tidak menjadi innocent victim akibat krisis ini. Salah satu upaya adalah dukungan dunia terhadap anggarannya,” ujar Sri Mulyani.

Perlu diprioritaskan

Sebagai negara yang berada di urutan teratas korban krisis yang tidak bersalah, Indonesia berhak untuk mendapat prioritas bantuan dari kreditor internasional. Dukungan itu perlu untuk memperkuat anggaran.

Anggaran bisa mendapat masalah karena beberapa sumber pembiayaan APBN diperkirakan akan tertutup akibat rendahnya minat pasar internasional dalam membeli surat utang Indonesia. Itu sangat mungkin terjadi karena likuiditas dollar AS sangat terbatas di dunia.

Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, perundingan antara Indonesia dan beberapa kreditor utama sudah dilakukan dan mendekati penyelesaian.

Seluruh pinjaman yang diberikan merupakan bantalan bagi Indonesia untuk menghadapi kemungkinan memburuknya perekonomian dunia.

Hingga saat ini, jumlah dan skema pinjaman atas dasar krisis itu belum disepakati antara Indonesia dan kreditor. Namun, lanjut Rahmat, berapa pun dana yang diperoleh akan menambah jumlah pinjaman luar negeri Indonesia di atas target pinjaman program dalam APBN 2009, yakni 2,8 miliar dollar AS atau setara Rp 26,4 triliun.

Pinjaman program itu berasal dari Bank Dunia 1,4 miliar dollar AS, Bank Pembangunan Asia 500 juta dollar AS, JBIC (Bank untuk Kerja Sama Internasional Jepang) 500 juta dollar AS, dan dari AFD Perancis 200 juta dollar AS. Itu ditambah lagi dengan pinjaman program Bank Pembangunan Islam 200 juta dollar AS.

”Total pinjaman yang diambil dari program penanganan krisis nanti akan berada di luar pinjaman program yang ada di APBN 2009 itu,” ujar Rahmat.