Pemerintah Siap Intervensi

Jakarta(Sindo) – Krisis finansial global mengancam ribuan pekerja .Pemerintah akan melakukan intervensi terhadap sektor riil demi mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan,pemerintah saat ini masih membahas bentuk intervensi yang dibutuhkan untuk para pelaku usaha.

”Kami masih bahas apakah lebih pada kebijakan, atau lebih aktif sampai subsidi,atau memberikan insentif yang secara eksplisit bisa membantu industri atau keuangan pelaku usaha agar gelombang PHK tidak terjadi,” ujar Sri Mulyani di sela Investor Summit and Capital Market Expo 2008 di Jakarta kemarin.

Krisis finansial global berimbas pada daya tahan perusahaan di Indonesia. Krisis memaksa sejumlah sektor manufaktur padat karya bersiap untuk menghitung biaya PHK massal. Langkah PHK massal diperkirakan terjadi pada 2009 mendatang.Pekan lalu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku sudah mendapat laporan resmi setidaknya terdapat 13.000 tenaga kerja yang akan dirumahkan di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani menuturkan,pemerintah juga terus memantau situasi ketenagakerjaan berdasarkan informasi dari asosiasi pelaku usaha. ”Yang dihadapi sektor usaha ada dua, yakni melakukan penyesuaian dengan situasi perbankan dan menghadapi penurunan permintaan produksi,” kata Menteri Keuangan ini.

Dia menjelaskan, intervensi sebatas kebijakan misalnya mengupayakan penurunan ekspektasi inflasi, sehingga memungkinkan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga.Hal ini dengan sendirinya mengurangi beban dunia usaha terhadap lonjakan suku bunga, sekaligus tekanan pembayaran kredit.

”Kita juga akan lihat beberapa kemungkinan. Beberapa solusi yang muncul adalah pembiayaan ekspor. Mekanismenya kerja sama bank dan beberapa perusahaan yang mempunyai reputasi baik,”katanya. Dia menambahkan,untuk menggerakkan perekonomian, dalam jangka pendek pemerintah akan mengucurkan dana dalam APBN-P 2008 sebesar Rp120 triliun. Saat ini dana tersebut masih tersimpan di rekening BI.

Sri Mulyani meminta masyarakat tidak menggunakan hasil kegiatan ekonomi dari pencairan anggaran tersebut untuk kegiatan spekulatif. Apalagi untuk dibelikan dolar Amerika Serikat, sehingga memperburuk nilai tukar rupiah. ”Seharusnya ini jadi kegiatan ekonomi. Harusnya likuiditas bisa berputar, jangan dipakai membeli dolar yang tambah membuat runyam,” katanya.

Pencairan anggaran dalam jumlah besar adalah untuk membantu sektor riil,setelah perbankan terbelit masalah likuiditas. Kebijakan ini diharapkan bisa memompa kegiatan ekonomi yang terkendala kesulitan mencari kredit perbankan. ”APBN akan menjadi tulang punggung,” ujar Sri Mulyani.

Kendati begitu, pemerintah tidak akan menanggung semua risiko ekonomi akibat imbas krisis finansial.Masyarakat dan pelaku usaha harus bersama-sama menanggung sesuai peran masing-masing. ”Pemerintah akan lihat berdasarkan komoditas, sektor, perusahaan atau industri.

Kita akan lihat apa responsrespons yang memang dibutuhkan dan memang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya adalah respons yang realistis,”katanya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat menuturkan, Kadin dan pemerintah sepakat untuk menginventarisasi sektor padat karya yang telah dan terancam melakukan PHK.

Hasil inventarisasi akan digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan intervensi. ”Supaya kita bisa bertahan di 2009 yang akan penuh dengan rintangan dan kesulitan,”tandasnya. Identifikasi awal Kadin, industri dimaksud antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan perkebunan.

Menurutnya, upayaupaya mencegah PHK saat ini tidak bisa lagi hanya menggunakan pendekatan bisnis biasa. ”Pemerintah harus melakukan seperti corporate action. Jadi bertindak seperti korporasi, serbacepat. Semisal ada peraturan yang masih menghalangi, segera diubah,”katanya.

Hidayat menuturkan, fenomena PHK akan semakin parah pada tahun depan dan mengarah pada level mem- bahayakan. Bila tidak segera ditanggulangi, hal itu bisa mengarah pada gejolak sosial.” Kalau angkanya jangan (disebut), nanti bisa menimbulkan spekulasi,”paparnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, kebijakan intervensi di balik layar sudah tidak mungkin bisa mencegah gelombang PHK. Terlebih hanya mengandalkan subsidi pajak sebesar Rp12,5 triliun tahun depan. ”PHK itu tidak terhindarkan, China saja menganggarkan lebih dari USD500 miliar untuk stimulus.Pemerintah perlu langsung menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Belanja Anggaran

Di tempat terpisah,Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta negara-negara di dunia untuk lebih boros membelanjakan anggaran. Pemborosan ini dalam arti positif, yakni pemerintah menggelontorkan dana untuk mendorong bergeraknya sektor riil. ”Negara-negara harus sedikit lebih boros. Makin menghemat, makin susah ekonominya.

Kalau semua orang menghemat, tidak ada (orang) belanja, semua toko, industri, tutup. Harus ada spending, tetapi yang bermanfaat, bikin pengairan,listrik,” ungkap Kalla di kantornya kemarin. Menurut Kalla, industri dalam negeri akan terancam jika daya beli masyarakat semakin menurun.

Karena itu diperlukan upaya menciptakan kebutuhan di dalam negeri, salah satunya dengan mengurangi impor daging sapi dan pakaian. Kalla mengatakan, dengan menciptakan pergerakan ekonomi,penyaluran dana ke masyarakat bisa dipercepat. Alhasil, tingkat pengangguran bisa ditekan.

”Pergerakan ekonomi mempercepat penyaluran dana yang tersedia agar masyarakat tidak kekeringan likuiditas. Sehingga bisa membeli dan menghidupkan sektor lain, tidak ada pengangguran,” lanjutnya. Gubernur BI Boediono mengungkapkan,demi menggerakkan perekonomian, tidak tertutup kemungkinan otoritas moneter akan memangkas tingkat suku bunga acuan,BI Rate.

Namun, pemangkasan tersebut masih menunggu waktu yang tepat. ”Oh ya, tinggal timing-nya saja,”ungkap Boediono. Menurut Boediono, di tengah krisis keuangan global seperti ini, yang dibutuhkan adalah suasana yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi pada 2009.

Karenanya BI akan melakukan kajian setiap awal bulan untuk melihat apakah pemangkasan suku bunga SBI dimungkinkan. ”Itu kan direviu setiap awal bulan.Terus kita lihat suasana pada saat itu,” papar mantan menteri koordinator bidang perekonomian ini.