Program Stimulus Mulai Efektif 1 Maret
Jakarta (Suara Karya): Program stimulus fiskal selama 2009 dengan volume dana sebesar Rp 73,3 triliun atau 1,4 persen dari PDB akan mulai efektif pada 1 Maret 2009.
"DPR sudah menyetujui stimulus fiskal dan dalam lima hari ini akan diselesaikan dokumennya. Kementerian/lembaga negara mengurus seluruh program yang akan dijalankan," kata Menteri Keuangan (Menkeu)/Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (25/2).
Dia menyebutkan, sebagian stimulus fiskal yang terkait dengan penghematan pajak sebenarnya sudah berjalan sejak Januari 2009. Ini bersamaan dengan efektifnya pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru. Namun, terdapat sedikit perubahan stimulus fiskal dari yang semula diajukan pemerintah, yaitu adanya tambahan belanja untuk infrastruktur sebesar Rp 2 triliun. Sehingga, total volume stimulus fiskal naik dari sebelumnya Rp 71,3 triliun menjadi Rp 73,3 triliun.
Lebih lanjut Menkeu merinci, stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun terdiri dari stimulus perpajakan yang mencapai Rp 56,3 triliun dan stimulus belanja negara sebesar Rp 17,0 triliun. Stimulus perpajakan terdiri dari penurunan tarif PPh, pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk (BM) ditanggung pemerintah (PPNDTP dan BMDTP), serta insentif terkait PPh pasal 21 dan pasal 25.
Sedangkan stimulus belanja negara sebesar Rp 17 triliun, terdiri dari belanja infrastruktur Rp 12,2 triliun (semula Rp 10,2 triliun) serta Rp 4,8 triliun untuk subsidi langsung dan subsidi energi. "Pelaksanaan stimulus fiskal itu akan diikuti dengan perbaikan dalam mekanisme pencairan dan tentunya dengan sanksi. Kementerian/lembaga negara atau pemerintah daerah harus mempercepat pelaksanaan program. Kalau tidak bisa menjalankan, maka akan dipotong anggarannya dari awal," ujar Menkeu.
Menurut dia, negara-negara di seluruh dunia juga melaksanakan stimulus fiskal, karena penurunan kegiatan perekonomian sudah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. "Masalah krisis saat ini adalah riil. Harga saham di pasaran dunia banyak berjatuhan, mata uang dolar AS mahal dan langka. Karena itu, saya menilai krisis tersebut bukan sekadar persepsi," tuturnya.
Sri Mulyani juga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2009 yang semula diproyeksikan mencapai 6,0 persen diturunkan menjadi 4,5 persen. Angka ini pun tidak ada yang berani memastikan, karena mungkin saja masih akan terjadi penurunan. "Risiko penurunan pertumbuhan ekonomi masih dimungkinkan. Ini menyusul ketidakpastian pada perekonomian dunia," katanya.
Lebih jauh Sri Mulyani mengingatkan, perubahan cepat yang terjadi saat ini akan membawa risiko besar jika tidak ada persiapan untuk menghadapinya. "Adanya ancaman risiko memang tidak berarti membuat kita panik, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya," katanya.
Apalagi akibat perubahan kondisi perekonomian global, hampir semua negara melakukan penyesuaian atas anggarannya, termasuk Indonesia. "Kalau dulu paling cepat penyesuaian setelah satu semester, tapi sekarang penyesuaian dalam hitungan bulan," ujarnya.
Perubahan cepat dalam perekonomian dunia, menurut Menkeu, dimulai pada sekitar Maret 2007, ketika ada masalah dalam pasar perumahan di Amerika Serikat (AS). Permasalahan kemudian berkembang ke arah sektor perbankan dan keuangan yang mencapai puncaknya pada Maret 2008. "Dampak masalah itu terus berlanjut dan diterjemahkan ke dalam perlambatan ekonomi AS yang puncaknya terjadi pada September 2008. Dampak ini segera menyebar ke seluruh dunia," kata Menkeu.
Dia menyebutkan, sebelum Maret 2007, perekonomian Asia masih bertahan dan diperkirakan China akan muncul sebagai raksasa ekonomi. (Indra)
