Focus Group Discussion terkait Perubahan Iklim
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) pada hari Rabu (05/10) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Penyamaan Persepsi tentang Kebijakan terkait Rencana Kegiatan dan Pendanaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Berbasis Lahan”. Acara ini berlangsung di Hotel Lumire, Jakarta.
Sebagai pembicara pada FGD ini adalah Ibu Wahyuningsih Darajati dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bapak Roy Rahendra dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Ibu Cecilia Risyana dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sedangkan bertindak sebagai moderator adalah Bapak S. Haryo Suwakhyo dari Badan Kebijakan Fiskal.
Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala PKPPIM, Bapak Andin Hadiyanto dengan menekankan bahwa kebijakan perubahan iklim harus dibangun sejalan dengan kebijakan untuk memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden RI dengan motto pro poor, pro job, pro growth, dan pro-environment.
Dalam sesi presentasi, Ibu Wahyuningsih menjelaskan rencana implementasi dan tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca berdasarkan Perpres No.61 Tahun 2011 khususnya dalam pendanaan dan pembiayaan. Sementara Bapak Roy memaparkan perkembangan terbaru mengenai kelembagaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang akan memayungi seluruh kegiatan REDD+ di Indonesia. Dan sebagai pembicara terakhir, Ibu Risyana memberikan informasi mengenai mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam pada sektor Kehutanan.
Suasana pertemuan semakin hangat saat memasuki sesi diskusi. Para peserta FGD menyampaikan berbagai informasi dan pandangan untuk menyamakan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan terkait sektor berbasis lahan. Berbagai masukan berhasil dihimpun dari berbagai instansi seperti beberapa kementerian terkait, lembaga kajian asing, serta pakar domestik dan asing.
