The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit 16 Juli 2012
Surakarta (16/7), Bertempat di Stadiun Manahan Solo, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan berbagai institusi terkait lainnya menyelenggarakan The First International Islamic Finacial Inclusion Summit (IIFIS). IIFIS bertujuan untuk membentuk kerangka regulasi keuangan inklusif khususnya institusi keuangan mikro, menciptakan hubungan sinergis antara sektor riil dan sektor keuangan untuk masyarakat mikro dan kecil dengan institusi dan pemangku kepentingan, serta menjadi perantara dalam pertukaran pengetahuan, informasi, konsolidasi, dan silaturahim.
Berbagai hal melatarbelakangi digelarnya acara ini. Salah satunya adalah keberadaan Islamic Microfinance Institutions (IMFI) sebagai bagian dari masyarakat mikro dan kecil yang berada di area terpencil yang tak tersentuh lembaga keuangan atau bank (menurut BI, akhir tahun 2010 sebanyak 76% masyarakat tak memiliki akses menuju lembaga keuangan atau bank). Hal-hal lain yang turut memicu diadakannya acara ini adalah perkembangan teknologi informasi sistem keuangan yang mendesak IMFI untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan dana secara optimal dan kebutuhan mendesak IMFI untuk membangun kapasitas SDM guna mendorong bisnis tersebut sehingga Keuangan Inklusif bisa dijangkau oleh semua segmen.
IIFIS akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Juli 2012, dimana rangkaian kegiatan ini telah terlebih dahulu diawali dengan pameran produk dan festival pada Jumat tanggal 13 Juli 2012. Barulah pada hari Senin 16 Juli 2012, IIFIS dibuka secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 19.00 waktu setempat. Pidato pembukaan oleh Presiden sendiri diiringi oleh penjagaan yang cukup ketat dari Paspamres dan Kodam Solo. Hanya beberapa pejabat dari beberapa Kementerian, Lembaga, Panitia, para Undangan, dan pengisi acara yang memiliki akses resmi dari GP Ansor sebagai inisiator sekaligus sebagai penyelenggara utama yang dapat mengikuti acara pembukaan tersebut. Adapun perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagian besar merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Biro KLI Sekretariat Jenderal, Bapepam LK, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang turut diundang untuk berpatisipasi secara langsung dalam rangkaian kegiatan ini. (ri/ga/ds)
