Sosialisasi Pengelolaan Risiko Fiskal di Jayapura
(Jayapura, 13 September 2012) Road show sosialisasi pengelolaan risiko fiskal sebagai salah satu instrument mitigasi risiko terus dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sosialisasi kali ini dilakukan di Jayapura dan dibuka dengan keynote speech oleh Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Bapak Freddy R. Saragih. Beliau mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi para peserta, khususnya pihak-pihak terkait dalam penanganan risiko fiskal baik itu infrastruktur maupun risiko lainnya. Disisi lain beliau menyoroti adanya potensi infrastruktur antara kawasan Sentani sampai dengan Jayapura yang harus dikembangkan. Oleh karena itu pemerintah akan meningkatkan kapasitas terkait pembangunan infrastruktur. Salah satunya terkait jaminan Kerjasama Pemerintah Swasta seperti PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Sosialisasi yang dimulai pukul 10.00 WIT dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari Badan Pusat Statistik Jayapura, Pemerintah Daerah Jayapura, Badan Pemeriksa Keuangan Jayapura, Perwakilan Kementerian Keuangan di Jayapura, serta kalangan akademisi.
Sosialisasi dilanjutkan dengan pembahasan oleh para pembicara yaitu pembicara I adalah Bapak Ivan Yulianto (Kepala Subbidang Risiko Keuangan dan Pengelolaan Utang, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, BKF) dengan topik Overview Pengelolaan Risiko Fiskal Pemerintah, yang menjelaskan tentang konsep awal risiko, definisi risiko fiskal secara keseluruhan termasuk tujuan pengelolaan, dan perlunya unit pengelola risiko fiskal. Adanya kejadian extraordinary krisis 1997/1998 menggugah Kementerian Keuangan (BKF) untuk membangun EWS (Early Warning System) dan Model Sensitivitas Dampak Fisiknya. Model tersebut berfungsi untuk monitoring dan penyusunan asumsi APBN dan revisi asumsi APBN (penerimaan, belanja, pembiayaan dan stimulus fiskal). Adapun salah satu tugas BKF tersebut dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal dengan fungsi spesifik melaksanakan analisis, perumusan, rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah (Proyek Infrastruktur dan Investasi Pemerintah).
Sermentara itu Bapak Hidayat Amir (Peneliti PPRF BKF) sebagai pembicara II menekankan pada postur dan rincian APBN 2013. Rencana pembiayaan APBN yang mempunyai keterbatasan anggaran dan keharusan keberlanjutan fiskal sangat mempengaruhi tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Pada Mei 2011 Indonesia mencanangkan Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengatasi kemiskinan di tanah air. Arah kebijakan umum belanja negara 2013 antara lain ketahanan pangan, penciptaan energi terbarukan, ketepatan sasaran subsidi, penguatan fungsi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lain-lain.
Paparan selanjutnya adalah presentasi Bapak Ronald Yusuf (Kepala Subbidang Risiko Ekonomi PPRF BKF) dengan topik Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program besar dan melibatkan beberapa stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha, dan Pekerja) sehingga tanpa adanya dukungan sangat sulit mewujudkan sistem jaminan sosial seperti diamanahkan dalam UU SJSN.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang di pandu oleh Bapak Fajar Hasri Ramadhana (Kepala Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan, dan Sosial PPRF BKF) yang bertindak sebagai moderator. (RR/RB/An)
