Workshop : Establishing a Succesful PPP Unit in Indonesia

Jakarta (05/02) Dalam rangka memperoleh masukan dari para ahli terkait pembentukan Unit Public Private Partnership (PPP) di lingkungan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC), salah satu unit dari World Bank, menyelenggarakan Workshop dengan tema: "Establishing a Succesful PPP Unit in Indonesia" bertempat di Ruang Timor Hotel Borobudur, Jakarta. Acara yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini dibuka dengan penyampaian sambutan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dan Country Director World Bank di Indonesia, Stefan G. Koberle. Dalam sambutannya, Agus Martowardojo menyampaikan bahwa PPP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sektor infrastruktur negara. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung dan memfasilitasi percepatan pertumbuhan proyek PPP. Namun dalam mencapai upaya ini ada kendala yang dihadapi, yaitu penggunaan belanja modal masih tidak efisien dan efektif; dan adanya fasilitas Pemerintah yang tersebar sehingga mengakibatkan kesulitan dalam koordinasi. Atas dasar tersebut, Agus Martowardojo menginginkan sebuah konsep ideal Unit PPP di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Melalui workshop ini diharapkan adanya sumbangan pemikiran dari para ahli dan peserta yang hadir terkait unit PPP yang ideal tersebut. Setelahnya, Stefan G. Koberle menyampaikan bahwa PPP adalah unit yang sangat penting. Di beberapa negara anggota World Bank, proyek PPP dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dari hal tersebut, diharapkan di Indonesia PPP yang akan dibentuk akan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Workshop yang dihadiri oleh ahli-ahli dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini juga dihadiri pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan seperti Kepala BKF, Bambang Brodjonegoro; Dirjen Perimbangan Keuangan, Marwanto, Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto; Dirjen Pengelolaan Utang, Robert Pakpahan dan Sekretaris Jenderal, Kiagus Ahmad Badaruddin.

Setelah sambutan Menteri Keuangan dan Country Director World di Bank Indonesia, workshop dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF, Freddy R. Saragih. Dalam paparannya Freddy R. Saragih menyampaikan konsep mengenai pembentukan Unit PPP yang profesional di lingkungan Kementerian Keuangan. Paparan ini untuk memberikan gambaran kepada para ahli mengenai Unit PPP yang akan dibentuk.

Presentasi selanjutnya menghadirkan 3 (tiga) pembicara yang membahas mengenai pandangan tentang model internasional yang diaplikasikan dalam PPP. Pembicara-pembicara tersebut antara lain: Ian Hawkesworth dari OECD memaparkan mengenai review OECD terkai PPP di Indonesia; Bob Finlayson dari ADB memaparkan mengenai struktur dan faktor keberhasilan dalam pembentukan Unit PPP; dan Akira Matsunaga dari JICA memaparkan mengenai pertimbangan-pertimbangan utama dalam membentuk Unit PPP yang sukses di Indonesia. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipimpin oleh moderator John R. Davis yang merupakan Konsultan PPP (Vietnam, Thailand dan India) dari IFC dan diakhiri dengan break.

Setelah break, sesi presentasi selanjutnya menghadirkan 3 (tiga) pembicara lagi yaitu: John R. Davis dari IFC yang membahas mengenai proses PPP dan Unit PPP di beberapa negara Asia seperti Vietnam, Thailand dan India; Nonito R. Bernardo, Senior Investment Officer, IFC, memaparkan mengenai pengalaman bekerjasama IFC dengan Unit PPP; dan William Dachs, Ahli PPP, World Bank, memaparkan mengenai PPP di Afrika Selatan. Sesi ini juga diakhiri dengan tanya jawab yang dipimpin oleh moderator John R. Davis.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Panel oleh para ahli dengan panelis yang merupakan perwakilan dari PT Pusat Penjaminan Infrastruktur (PPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dalam diskusi panel ini dibahas mengenai isu-isu terkait PPP di Indonesia; negara-negara lain yang memiliki masalah terkait PPP seperti Indonesia; dan bagaimana masing-masing negara tersebut membentuk Unit PPP yang profesional. Sesi diskusi panel ini dipandu oleh moderator, Brahmantio Isdijoso dari PPRF BKF.

Setelah diskusi panel, workshop dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan (penyelesaian) dan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Kembali tampil sebagai moderator adalah John R. Davis dengan menghadirkan Panelis dari: PPRF BKF, IFC, World Bank, OECD, dan JICA. Acara workshop ini kemudian ditutup dengan penyampaian closing remarks oleh Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar dan Country Manager IFC Office in Indonesia, Sarvesh Suri. (mi)